“Dari hasil monitoring dan evaluasi, terdapat beberapa kelompok penerima bantuan tahun 2022 dan 2023 yang usahanya berkembang, dan memeroleh penghasilan dari hasil bantuan dana BKK,” ungkap Charles.
Kelompok-kelompok tersebut, kata dia, dapat mengajukan kembali proposal permintaan dana BKK tahun 2024, dan akan menjadi prioritas dalam pengembangan usaha, termasuk dengan pemasaran hasil usaha kelompok.
“Pada tahun 2024, hingga saat ini terdapat 515 proposal dari 97 desa dengan nilai sebesar Rp29 miliar. Proposal ini akan diverifikasi oleh tim, untuk selanjutnya diproses pencairannya,” ujar Charles.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala Bappelitbangda Gersom Tandi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Masjudin, Kepala Dinas Sosial Patta Toba, Kabag ULP Moh. Ridho Hamzah, Kadis Perikanan Pitosmo Lameanda, dan beberapa perwakilan OPD terkait lainnya.
Selain itu, juga hadir tenaga pendamping profesional program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, tim verifikator BKK dan Tim Keranjang Belanja (KerBel). */SEM
