Pemkab Parmout-BPJS Ketenagakerjaan, Teken Kesepakatan Jaminan Sosial Pekerja Desa

Penandatanganan perjanjian perlindungan pekerja desa dan non-ASN lingkup Parmout oleh Pemkab Parmout dan BPJS Ketenagakerjaan, Selasa (7/5/2024). FOTO: DOK. BPJAMSOSTEK

PARIGI MOUTONG, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parmout) meneken kesepatakan dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Parmout.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan, oleh Pj. Bupati Parmout, Richard Arnaldo Djanggola dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palu, Andi Syamsu Rijal, di sela-sela kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemkab Parmout Tahun 2025-2045, di Aula Bappelitbangda Parmout, Selasa (7/5/2024).

Pada kesempatan itu, Richard menegaskan negara harus campur tangan dalam memberikan jaminan kepada masyarakat, terutama menjamin para pekerja agar mampu dan produktif membangun daerah.

“Saya pikir BPJS Ketenagakerjaan Parigi Moutong telah banyak bersinergi dengan Pemerintah Daerah, untuk sama-sama memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Hari ini kita buktikan lagi, bahwa ada penyerahan santunan secara simbolis sebesar Rp297 juta kepada ahli waris penerima manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Insyaallah, ke depannya terus kami tingkatkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Parigi Moutong,” ucap Richard.

Sebanyak Rp297 juta diserahkan secara simbolis oleh Pemkab Parmout, dengan rincian Jaminan Kematian Rp42 Juta kepada 5 ahli waris, dari peserta yang meninggal dunia dengan kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan lebih dari 3 tahun.

Seperti diketahui, saat ini Pemkab Parmout telah memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada non-ASN dan Aparat Pemerintahan Desa.

Richard menambahkan untuk mempertegas komitmen, pihaknya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) akan memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja desa kategori rentan dan miskin.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Kepala DPMD Parmout, Kamiluddin Pasau dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palu, Andi Syamsu Rijal.

Pos terkait