Pemkab Parmout-BPJS Ketenagakerjaan, Teken Kesepakatan Jaminan Sosial Pekerja Desa

Penandatanganan perjanjian perlindungan pekerja desa dan non-ASN lingkup Parmout oleh Pemkab Parmout dan BPJS Ketenagakerjaan, Selasa (7/5/2024). FOTO: DOK. BPJAMSOSTEK

“Mengenai kerja sama melalui DPMD, program ini besar manfaatnya. Sudah ada aturannya dan ini bersifat keharusan, dalam menjamin masyarakat kita pada saat bekerja, berupa Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja. Apalagi iurannya cukup terjangkau, yaitu hanya Rp16.800 per orang per bulan bagi pekerja rentan dan miskin, dan ini dibiayai oleh APBDes ADD,” jelas Kamiluddin Pasau.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu, Andi Syamsu Rijal menyampaikan angka cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan atau Universal Coverage Jamsostek (UCJ) secara nasional per Maret 2024 sebesar 31,44 persen, atau 49.564 orang terlindungi Jamsostek. 

“Kami mencatat khususnya untuk pekerja di Sulawesi Tengah ini, dari data 4 tahun terakhir sampai dengan Maret 2024, jumlah penerima manfaat Jamsostek sebanyak 4.639 penerima, dengan total santunan sebesar Rp32,5 miliar. Ini tentu tak lepas dari dukungan dan kebijakan Pemerintah Daerah, yang sudah menerbitkan regulasi dan kebijakan. Kami berharap, program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat terakomodir di RPJPD, dan menjadi salah satu program unggulan daerah Kabupaten Parigi Moutong,” tutur Syamsu.

Kerja sama antara Pemkab Parmout dengan BPJS Ketenagakerjaan, jelas Syamsu, sejalan dengan Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Inpres 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta penguatan dari Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 49 tahun 2021 tentang Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui BPJS Ketenagakerjan serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.6/2379/OTDA tanggal 26 Maret 2024 perihal Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam rangka peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ). */ABS

Pos terkait