JAKARTA, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab Parmout) memperkuat langkah menjadikan sektor perikanan budidaya, khususnya udang vaname, sebagai penggerak ekonomi pesisir. Upaya tersebut mendapat dukungan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, dalam audiensi di Gedung Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Bupati Parmout, H. Erwin Burase memaparkan bahwa wilayahnya memiliki potensi luar biasa di sektor perikanan budidaya. Ia juga menuturkan, meskipun Parmout memiliki garis pantai terpanjang di Sulteng, mencapai 510 kilometer, dan menjadi produsen udang vaname terbesar di provinsi, namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal karena sebagian besar ekspor masih dilakukan melalui Makassar.
“Kami memiliki delapan sentra tambak potensial yang siap dikembangkan menjadi kawasan industri perikanan terpadu,” ujar Erwin.
Ia juga mengatakan, ada sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan. Seperti keterbatasan listrik, ketergantungan bahan baku dari luar daerah, serta belum adanya laboratorium uji residu berstandar internasional.
Selain itu, Erwin menyoroti permasalahan lahan eks HBU KKP di Tinombo Selatan seluas 500 hektare, yang telah lama dikuasai masyarakat tanpa kejelasan legalitas. Olehnya, ia berharap mendapatkan dukungan KKP, agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif melalui tata kelola yang sesuai regulasi nasional.
“Dengan dukungan kebijakan pusat, kami siap menjadikan Parigi Moutong sebagai pengungkit ekonomi daerah dan kontributor penting bagi ketahanan pangan nasional,” tegas Erwin.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu menegaskan bahwa arah kebijakan KKP sejalan dengan Nawacita Presiden RI, yang menempatkan sektor perikanan sebagai pilar utama ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi maritim.
“Udang vaname adalah komoditas strategis nasional. KKP memastikan sistem produksi dan ekspor harus memenuhi standar internasional. Sehingga, Indonesia berdaya saing di pasar global,” ujar Tb. Haeru.
Ia menyebut, meski dana dekonsentrasi tidak lagi tersedia, KKP siap berkolaborasi agar uji laboratorium tetap berjalan.
“Kami ingin setiap daerah memiliki daya saing ekspor yang sehat dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Haeru juga menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Tujuannya, untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan investasi berjalan sesuai regulasi. Menurutnya, Parmout memiliki peluang besar untuk ditetapkan sebagai kawasan prioritas nasional dalam program budidaya udang tahun mendatang, apabila kesiapan teknis dan kelembagaannya terus diperkuat.
“Kami akan mempertimbangkan Parigi Moutong sebagai daerah prioritas di Sulawesi Tengah, jika seluruh syarat teknis dan tata kelola telah terpenuhi,” pungkas Haeru. */AFL
