SIGI, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi menjalin kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dalam penanggulangan kemiskinan di Sigi melalui penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga 0%.
Bunga pinjaman KUR tersebut akan ditanggulangi Pemkab Sigi, sehingga masyarakat dapat terbantu dan tidak terbebani oleh bunga bank, hingga hanya membayar pinjaman pokok.
Demikian dikatakan Bupati Sigi, Moh Irwan Lapatta usai pertemuan dengan Kepala BRI Cabang Palu, Fritz J De Fretes; Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulteng, Gamal Abdul Kahar dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), membahas tentang pemberdayaan Koperasi dan UMKM di aula Kantor Bupati Sigi Sementara, Kamis (3/6/2021).
Menurut Bupati, untuk menanggulangi bunga KUR 0% bagi UMKM yang pelaksanaanya tahun 2022, Pemkab Sigi mengalokasikan anggaran awal Rp2 miliar.
“Masyarakat yang dapat pinjaman KUR dengan bunga 0%, persyaratannya dibuat oleh tim terpadu Pemkab Sigi yang dipimpin oleh Wabup. Diharapkan Dinas Koperasi dan UMKM Sigi dapat mengawal program tersebut,” tandas Bupati.
Dia berharap program tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat kecil dan bisa berjalan dengan baik, serta tepat sasaran.
Olehnya itu, pimpinan OPD terkait mendukung program tersebut.
“Kerjasama yang akan dijalani Pemkab Sigi dengan Bank BRI dapat membantu masyarakat pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya, serta dapat berdampak pada kehidupan masyarakat Sigi yang lebih baik,” ujar Bupati.
Sementara itu, Wabup Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan pascadisahkannya UU Cipta Kerja, Pemda dapat memberikan keringanan subsidi bunga, bahkan modal bagi koperasi dan pelaku UMKM yang kategori masih ‘merangkak’.
“Yang berhak mendapatkan bunga KUR 0 % adalah masyarakat atau pelaku UMKM yang hidup dari usaha itu. Tidak boleh ada hubungannya dengan Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri dalam satu keluarga,” tegas Wabup saat pertemuan.
Kepala BRI Cabang Palu, Fritz J De Fretes menjelaskan bahwa KUR merupakan pembiayaan yang sifatnya ada subsidi dari pemerintah dan anggaran pemerintah yang dikontribusikan untuk pembayaran angsuran bunganya.
Kepala OJK Sulteng, Gamal Abdul Kahar mengatakan kerjasama dimana Pemkab Sigi sebagai penjamin dan BRI sebagai penyalur KUR, harus jelas dan transparan.
“Asesmen pemberian kredit dilakukan oleh BRI dan pendamping, OPD hanya memberikan rekomendasi. Pendampingan oleh tenaga ahli kepada peminjam KUR harus berjalan dengan baik, agar pembayaran angsuran berjalan lancar,” ujarnya. AJI
