PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng mengakui pada tahun ke 3 Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang mesti dituntaskan.
Namun demikian banyak kemajuan yang dicapai, misalnya pertumbuhan ekonomi Sulteng dalam dua tahun terakhir selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional yang berkutat di angka 5,17 persen.
“Tahun 2018 tumbuh sebesar 6,3 persen sedikit melambat dari tahun 2017 sebesar 7,14 persen sebagai dampak bencana,” tutur Asisten III Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi, Moeliono mewakili Gubernur Sulteng saat menyampaikan sambutan pada pertemuan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertajuk ‘Membangun Kembali Sulawesi Tengah Melalui Penguatan Mutu Modal Manusia dan Infrastruktur’ gedung Pogombo, Selasa (26/3/2019)
Perbaikan dan pemerataan pendapatan, lanjutnya, secara individu juga semakin membaik ditandai penurunan indeks gini yakni dari 0,345 pada 2017 menjadi 0,317 pada 2018. Namun persoalan kemiskinan di Sulteng masih memprihatinkan walau berhasil turun 0,32 persen, dari 14,01 persen Maret 2018 menjadi 13,69 persen September 2018. “Masih relatif tinggi dibanding dengan nasional tahun 2018 sebesar 9,66 persen,” katanya.
Dia juga mengungkapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulteng yang masih lebih rendah dari nasional meski trennya naik tiap tahun dari 67,47 tahun 2016 menjadi 68,11 tahun 2017, sementara IPM Nasional ditahun yang sama tercatat 70,81 poin.
Olehnya, dengan forum ini diharapkan unsur perangkat kerja provinsi, kabupaten/kota dapat mensinergikan usulan program kegiatan tahun 2020 berbasis kinerja, tepat perencanaan, penganggaran, dan jelas sasaran.
Sasaran dimaksud, sambung Moeliono, ialah menumbuhkan ekonomi 6 persen sampai 7 persen, inflasi 3,5 persen sampai 4, 5 persen, PDRB perkapita Rp53 juta sampai Rp54 juta, indeks gini pada kisaran 0,3 sampai 0,325, menurunkan penduduk miskin sebesar 87 persen sampai 86,4 persen, tingkat pengangguran 4 persen sampai 3,3 persen dan meningkatkan IPM pada angka 68,5 sampai 69,5. “Sehingga dapat menghasilkan rumusan rencana program pembangunan yang tajam menurut skala prioritas serta sinergi kebijakan antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota,” jelasnya. BOB
