PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng mengapresiasi program bantuan non tunai (Bantu) yang merupakan respon atas terjadinya bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong (Padagimo) Sulteng pada 28 September 2018 silam, Rabu (6/3/2019).
Demikian dikatakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng, Moh Hidayat Lamakarate.
Diketahui, bencana melanda Padagimo menimbulkan korban meninggal 4. 402 jiwa, korban luka parah 10.679 orang dan jumlah pengungsi sebanyak 172.999 jiwa. Selain itu, mengakibatkan rumah hilang 4.050, rusak ringan sebanyak 40.085, rusak sedang sebanyak 26.122, serta rusak berat sebanyak 30.148.
PBB memperkirakan 200.000 orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan 2,4 juta orang terkena dampak.
“Prioritas tanggap darurat Pemerintah Indonesia adalah perbaikan layanan dasar masyarakat termasuk air, makanan, listrik, bahan bakar, transportasi udara dan Hunian Sementara atau Hunian Tetap,” kata Sekdaprov.
Lanjutnya, berdasarkan kajian pemetaan pasar (joint market assessment/JMA) oleh anggota Kelompok Kerja (Pokja) Bantu pada November 2018, secara umum kondisi pasar di area terdampak baik di Palu, Sigi maupun Donggala sudah berfungsi dengan baik. Sebab hampir semua komoditas pangan maupun non pangan tersedia di pasar-pasar setempat dengan jumlah yang memadai dan harga yang masih cukup wajar.
Kondisi tersebut diperkuat dengan semakin berfungsinya sistem birokrasi pemerintah di Provinsi Sulteng termasuk pemerintah kabupaten dan kota, sehingga pola komunikasi dan koordinasi sudah berjalan lebih baik.
Ditegaskannya, Bantu adalah nomenklatur/tata nama yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk penyaluran bantuan finansial bagi masyarakat penerima manfaat. Bantu memiliki pengertian sama dengan cash transfer programme/cash based assistance/cash base programming/Cash and Voucher Assistance (CVA) yang digunakan secara umum. “Hanya saja, Bantu secara spesifik ingin memastikan bahwa bantuan finansial/transfer dana secara elektronik,” ujarnya.
Hal itu, sambungnya, dilakukan melalui jasa keuangan untuk menghindari distribusi tunai/dalam amplop langsung ke masyarakat penerima manfaat, yang saat ini menjadi pilihan banyak organisasi kemanusiaan yang bekerja untuk membantu penyintas dengan berbagai pilihan modalitas. “Saat ini tim advokasi Pokja Bantu sedang menyusun draf Panduan Bantuan Non Tunai Sumber Penghidupan atau spesfifik untuk sector livelihood dan Bantuan Non Tunai Pelatihan,” katanya.
Dikatakannya, saat ini lebih dari Rp30 miliar dana yang sudah terdistribusikan kepada masyarakat dari 20-an organisasi atau lembaga kemanusiaan non pemerintah, dari sekira Rp150 miliar yang direncanakan. Jumlah penerima manfaat langsung mendekati 30.000 Kepala Keluarga (KK) dari tiga wilayah paling parah terdampak bencana, yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala. BOB
