JAKARTA, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) sepakat melaksanakan kerja sama, tentang Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan dalam Rangka Pengembangan Ekonomi di Provinsi Sulteng.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura bersama Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, di Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Turut mendampingi Gubernur, Pj. Bupati Morowali, Yusman Mahbub, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulteng, Dr. H. Rudi Dewanto, Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulteng, Abdul Haris Karim, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda, Dahri Saleh, serta Tenaga Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Alam, Pangan, Kemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia, M. Ridha Saleh, serta Advokat, Agus Salim.
Dalam kesempatan itu, Rusdy Mastura merasa sangat gembira dan berterima kasih kepada pemerintah pusat, yang menurutnya telah hadir memberikan dukungan untuk mengentaskan kemiskinan di Sulteng.
Ia juga memaparkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan pada September 2024 jumlah penduduk miskin di Sulteng sebanyak 358.330 (11,04 persen), lebih rendah daripada Maret 2024 yang jumlahnya 379.760 (11,77 persen), atau terjadi penurunan sebesar 0,73 persen.
Penurunan tersebut, kata Rusdy, merupakan bukti komitmen pemerintah dalam upaya menurunkan kemiskinan di Sulteng.
“Saya akan terus berupaya mengejar, supaya penurunan kemiskinan bisa mendekati target yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat,” tegas Rusdy.
Sementara Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko menyampaikan MoU tersebut merupakan sinergi antara pemerintah pusat melalui BP Taskin bersama Pemprov Sulteng dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi di segala sektor. */IEA
