PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi Sulteng bersama Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sulteng secara resmi meneken Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengadaan beras untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sulteng, di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (12/4/2022).
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sulteng yang diwakili Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. H. Rudi Dewanto mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama antara Pemprov dan Bulog, dalam berbagai hal, salah satunya adalah menjaga stabilitas harga pangan.
“Kegiatan ini menjadi bukti nyata pemerintah Sulteng bersama Bulog tetap berkomunikasi yang baik dalam hal pembangunan masyarakat di bidang pertanian, utamanya bagi petani-petani lokal Sulteng, agar mendapatkan kesejahteraan yang adil dan nyata, dengan membuka kanal penyaluran beras baru yang diserap oleh Perum Bulog pada saat musim panen, terutama hasil panen petani lokal,” ujar Rudi.
Hal itu, lanjut dia, juga menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk berkontribusi menjadi pelopor dan contoh menjadikan hasil panen petani lokal untuk dikonsumsi oleh para ASN, dari tingkat bawah hingga unsur pimpinan.
“Pada gilirannya nanti, dapat memicu minat masyarakat umum untuk menggunakan produk Bulog yang berkualitas,” kata Rudi.
Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulteng, Abdullah Kawulusan menambahkan, kerja sama tersebut merupakan suatu hal yang positif dalam meningkatkan serapan sektor produksi tanaman padi, dan menjadi aspek penting dalam mengoptimalkan penyerapan beras petani lokal di Sulteng.
“Ini juga memberikan jaminan bagi ASN di lingkungan pemerintah provinsi, untuk mendapatkan bahan pangan pokok utamanya yakni beras yang memiliki sertifikat dan berkualitas, yang telah diuji melalui laboratorium, dan mendapatkan registrasi dari Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Dinas Pangan Daerah Sulteng, dengan harga yang terjangkau,” tuturnya.
Sementara itu, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sulteng, David Susanto menjelaskan, pola penyaluran beras dari Bulog untuk ASN nantinya, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menyurat ke Dinas Pangan dan mencantumkan daftar pegawai yang akan mengambil beras, yang berisi nama dan jumlah beras yang akan diambil perbulan, dengan metode pembayaran langsung dipotong melalui gaji tiap bulan.
“Jumlahnya yang diambil variatif. Seperti yang telah berjalan di Kota Palu, ada yang mengambil 10 kilogram, ada yang 20 kilogram, ada yang sampai 50 kilogram. Setelah terkumpul, nanti Dinas Pangan segera mengirimkan ke Perum Bulog permintaan (order) beras ke Bulog, lalu kami keluarkan Delivery Order, dan beras bisa kita antarkan ke OPD masing-masing,” jelas David.
Ia juga menyebutkan, saat ini Bulog menyediakan berbagai jenis beras dengan kualitas berbeda. Untuk beras kualitas medium, tersedia dengan harga Rp9.000 perkilogram. Sedangkan beras merk Maleo yang berkualitas premium diberi harga Rp10.500 perkilogram.
“Masalah kualitas kami tidak kalah, terus semuanya kondisinya beras baru,” tegas David.
David juga menyampaikan, pihaknya terus optimis produksi padi di Sulteng dalam kondisi surplus. Hal tersebut, katanya, ditandai dengan produksi yang berasal dari daerah-daerah luar justru mengambil hasil panen dari Sulteng.
“Seperti dari Parigi banyak yang ambil dari Gorontalo dan Manado, kemudian di Banggai sana ternyata banyak yang diambil sampai ke Kendari,” ungkap David.
Meski begitu, ia mengatakan saat ini hasil produksi lokal Sulteng dengan kemasan yang ‘branded’ masuh kurang. Yang banyak beredar justru beras yang bermerk berasal dari Jakarta dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
Melalui kerja sama pengadaan beras untuk ASN tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan beras hasil panen petani lokal, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Sulteng terutama para ASN. IEA
