PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng bersama Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sulteng meluncurkan bantuan pangan (banpang) beras, kepada total 224.148 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Penyaluran banpang alokasi Juni—Juli 2025 tersebut, secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid didampingi Pemimpin Wilayah (Pimwil) Perum Bulog Sulteng, Elis Nurhayati, di halaman Kantor Gubernur Sulteng, Senin (14/7/2025).
Anwar Hafid menyampaikan bantuan tersebut menyasar ratusan ribu keluarga di di 13 kabupaten/kota. Masing-masing keluarga akan menerima 10 kilogram beras tiap alokasi bulanan, dengan total diterima 20 kilogram.
Ia berharap, hal itu akan membantu menstabilkan harga beras yang belakangan mengalami kenaikan signifikan.
“Bantuan ini diharapkan jadi solusi sementara,” kata Anwar.
Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan distribusi banpang.
“Terima kasih kepada Bulog yang telah menginisiasi, dan semua pihak yang juga terlibat,” imbuhnya.
Semetara itu, Pimwil Bulog Sulteng, Elis Nurhayati mengatakan pihaknya saat ini memiliki stok beras yang sangat cukup, sekira 28.500 ton, yang tersebar di gudang-gudang Bulog se-Sulteng.
Ia menyebut KPM yang menerima banpang beras berdasarkan by name by address, berdasarkan data tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Elis berharap, para kepala daerah di seluruh kabupaten dan kota dapat ikut mengawal pendistribusian bantuan, yang ditargetkan selesai pada 31 Juli 2025.
“Kami mohon bantuannya, agar pelaksanaannya sesuai dengan juknis yang berlaku,” kata Elis.
Pengawasan pendistribusian juga akan dibantu oleh Dinas Pangan di seluruh kabupaten dan kota, Satgas Pangan, serta TNI lewat Babinsa.
“Cabang-cabang kami yang tersebar di Sulteng akan berkoordinasi soal penyaluran dengan Pemda. Kami harap penyaluran bisa selesai tepat waktu,” ujar Elis.
Ia juga menuturkan, beberapa waktu lalu Bulog telah menerima kunjungan dari Dinas Pangan kabupaten dan kota untuk melakukan pengecekkan kualitas dan kuantitas beras.
“Sudah ada beberapa kabupaten yang datang melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang akan disalurkan. Kemudian, Bapanas (Badan Pangan Nasional) sudah mengirimkan surat ke Kemendagri, Kemensos, juga kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk membantu pelaksanaan bantuan pangan agar berjalan sesuai dengan ketentuan,” tuturnya.
Beras yang disalurkan pada program banpang merupakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Pada Peraturan Presiden no.125, penyaluran Banpang harus sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan pemerintah.
Perum Bulog, kata Elis, menerima penugasan melalui Bapanas lewat surat Bapanas no.170/ps/0303/k/7-2025 perihal penugasan penyaluran bantuan pangan periode Juni-Juli 2025.
“Dalam pelaksanaannya, kami mengacu pada juknis yang telah dikeluarkan Bapanas, melalui Keputusan Kepala Bapanas no.206 tahun 2025 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No 593 tahun 2024 tetang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemebrian bantuan pangan tahun 2025,” jelasnya.
“Dengan adanya penyaluran banpang ini, impact-nya, penerima bantuan tidak mengambil beras ke pasar, sehingga akan mengurangi demand di pasar untuk menekan harga,” tandas Elis. IEA
