Pemprov Dukung Kelancaran Audit Kinerja Keuangan

AUDIT-6ee6d49b
FOTO: Wagub Sulteng, Ma’mun Amir saat menerima menerima kunjungan Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng, Rabu (23/3/2022).///FOTO: HUMAS PEMPROV

PALU, MERCUSUAR – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, Ma’mun Amir menegaskan pemerintah akan mendukung kelancaran pelaksanaan audit kinerja keuangan pemerintah daerah tahun 2021 dan kebijakan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan.

Hal itu disampaikan Wagub, saat menerima kunjungan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Slamet Riyadi, bersama tim audit dari BPK, di ruang kerja Wagub, Rabu (23/3/2022).

“Diminta kepada Kepala BPKAD dan Kepala Inspektorat, agar mendampingi tim audit selama melaksanakan audit LKPD tahun 2021, dan audit penanggulangan pengangguran dan kemiskinan tahun 2021,” kata wagub.

Wagub juga menyampaikan, untuk perbaikan data kemiskinan menjadi perhatian pemerintah, agar dapat terwujud data valid terkait dengan jumlah masyarakat miskin di Sulteng.

Pada Kesempatan tersebut, wagub turut didampingi Kepala BPKAD Sulteng, Bahran, Kepala Inspektorat, Muklis, dan Kepala Bappeda, Dr. Sandra Tobondo. 

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng, Slamet Riyadi mengatakan tim auditor akan melaksanakan audit terhadap LKPD Unaudited tahun 2021 yang sudah diserahkan sebelumnya. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan audit terhadap penanggulangan pengangguran dan kemiskinan.

“Audit terhadap LKPD Unaiudited dimaksudkan untuk memberikan opini BPK terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah,” jelas Slamet.

Sementara audit terhadap penanggulangan pengangguran dan kemiskinan ditujukan terhadap kebijakan program pemerintah daerah, terhadap penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, juga keselarasan program antara RPJMN dengan RPJMD dan program kegiatan yang dilaksanakan.

Slamet juga meminta adanya keseriusan untuk melakukan validasi data yang akurat terhadap jumlah masyarakat miskin ‘by Name by address’ agar kebijakan yang dilakukan tepat sasaran.

Slamet juga berharap, kerja sama tim auditor BPK dan pemerintah daerah dapat terjalin baik, dan semua data pendukung yang dibutuhkan tim audit dapat disiapkan, sehingga hasil pemeriksaan tim audit dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. */IEA

Pos terkait