PALU, MERCUSUAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina, secara resmi membuka Bimtek Persiapan Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng 2023, bertempat di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Rabu (14/6/2023).
Pada kesempatan itu, Novalina menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada narasumber dan panitia yang telah menginisiasi kegiatan ini, sebagai sarana strategis meningkatkan kinerja penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pelayanan prima di daerah, guna mewujudkan gerak cepat menuju Sulteng lebih maju dan lebih sejahtera.
Novalina juga menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) No. 29 Tahun 2022 tentang pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, yang merupakan upaya pengukuran secara sistematis pada suatu unit pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu, agar diperoleh nilai indeks pelayanan publik.
Perkembangan paradigma pemerintahan saat ini, yang mengarahkan untuk selalu menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap pelayanan. Hal ini mendorong Pemerintah Provinsi Sulteng, untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kualitas produk, sasaran pembangunan pemerintah, serta membenahi tata kelola pelayanan publik, demi terbangunnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan publik.
Untuk itu, salah satu upaya yang ditempuh, ialah dengan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintah. Konteks ini merupakan wujud komitmen pemerintah, untuk turut mengawasi dan menjaga kualitas yang diselenggarakan baik barang, jasa dan administrasi.
“Sudah saatnya kita menjadi pelopor dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, prima, cepat, profesional dan adil bagi masyarakat, serta sejalan dengan prinsip-prinsip Clean and Good Governace (tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih),” ucap Novalina
Lebih lanjut, Novalina mengucapkan, sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulteng, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, yang mengangkat isu tematik pengentasan kemiskinan, penanganan stunting dan pendidikan vokasi.
Pola good governance dan pengentasan kemiskinan memiliki hubungan yang cukup kuat, di mana tingkat kemiskinan dapat di pengaruhi melalui kualitas pelayanan publik yang di berikan oleh pemerintah.
Pemerintah daerah telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang terdiri dari perangkat daerah. Hal ini yang kemudian menjadi tolak ukur dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, agar pemerintah daerah memiliki gambaran sejauh mana kinerja dari TKPKD. ABS*
