PALU, MERCUSUAR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng, Novalina menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng terus berupaya mengoptimalkan penyediaan pupuk bersubsidi, agar lebih murah dan terjangkau oleh petani.
Hal itu ditegaskan Novalina, saat mewakili Gubernur Sulteng pada Focus Group Discussion (FGD) Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2023 dan Persiapan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) tahun 2024, di salah satu hotel di Palu, Selasa (14/11/2023).
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan yang amat strategis ini, untuk mendiskusikan upaya-upaya apa yang dapat ditempuh, untuk menyelesaikan berbagai masalah seputar pupuk bersubsidi,” ujar Novalina, yang juga Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Sulteng.
Permasalahan pupuk bersubsidi di Sulteng, ungkapnya, saat ini masih banyak berkutat pada tidak tepatnya penyaluran kepada petani penerima manfaat, serta alur pupuk bersubsidi yang menyimpang dari aturan.
Novalina meminta KP3 di kabupaten dan kota dapat meningkatkan monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi, serta memaksimalkan koordinasi dengan KP3 Provinsi Sulteng. Ia berharap kasus-kasus penyimpangan penyaluran pupuk subsidi dapat dicegah.
“Semoga pupuk bersubsidi dapat terdistribusi dengan lancar sesuai mekanisme aturan, hingga sampai kepada petani-petani yang berhak menerima dan memakainya,” tandas Novalina.
Vice President Pupuk Indonesia Wilayah 6, Roh Edi Andri W mengatakan kegiatan FGD tersebut adalah manifestasi misi perusahaan Pupuk Indonesia, dalam mendukung program swasembada dan kedaulatan pangan.
Ia menyebutkan, sampai November 2023 penyerapan pupuk bersubsidi secara nasional baru 68 persen. Sementara untuk Sulteng, secara spesifik disebutkan bahwa penyerapan pupuk bersubsidi jenis UREA baru 56 persen dan NPK Phonska 69 persen.
Karena itu, tambah Roh Edi, diperlukan usaha-usaha percepatan untuk mengejar ketertinggalan, agar pupuk terserap optimal di sisa waktu tahun 2023.
“Semoga ajang ini dapat dimaksimalkan untuk berdiskusi dan mengevaluasi, dalam rangka mencari alternatif-alternatif menyelesaikan permasalahan pupuk bersubsidi,” katanya.
Kegiatan diikuti jajaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura provinsi dan kabupaten-kota se-Sulteng, para distributor, pedagang pupuk, mitra kerja dan kelompok tani. */IEA
