PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di seluruh kabupaten/kota. Upaya itu ditandai melalui pembukaan Bimbingan Teknis Evaluasi Pengelolaan JDIH Provinsi Sulteng tahun 2025, di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (11/11/2025).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Fahruddin, diikuti para pengelola JDIH dari perangkat daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Sulteng.
Dalam sambutannya, Fahruddin menyampaikan apresiasi kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi yang menginisiasi kegiatan tersebut, serta kepada para pengelola JDIH di daerah yang selama ini aktif menjalankan tugasnya.
“Pengelolaan JDIH yang baik diharapkan melahirkan produk hukum yang berkualitas, bertanggung jawab, serta membangun sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sistem informasi hukum harus terintegrasi dan mudah diakses masyarakat,” ujar Fahruddin.
Ia menegaskan, pengelolaan JDIH tidak hanya berhenti pada pengumpulan dokumen, tetapi juga mencakup pengolahan, pemeliharaan, hingga penyebarluasan yang akurat dan mutakhir. Karena itu, peningkatan kapasitas dan tata kelola menurutnya menjadi hal yang penting.
Sejalan dengan perkembangan teknologi, Fahruddin menyebut Pemprov mendorong digitalisasi dokumen hukum, agar masyarakat dapat memperoleh informasi hukum secara cepat dan terbuka.
“Apabila pengelola JDIH mampu memanfaatkan teknologi digital dengan optimal, maka akses informasi hukum akan menjadi lebih cepat dan transparan. Ini juga merupakan bagian dari agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital di bidang layanan hukum,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Fahruddin juga menyampaikan hasil penilaian kinerja JDIH tahun 2024 melalui sistem E-Reporting oleh Pusat JDIH Nasional. Provinsi Sulteng memberikan apresiasi kepada daerah yang memperoleh capaian kinerja baik, dan mendorong peningkatan nilai di tahun mendatang.
“Saya berharap seluruh anggota JDIH di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus meningkatkan profesionalisme dan kinerja, agar Sulawesi Tengah dapat meraih hasil lebih baik lagi,” tandasnya. */IEA
