PALU, MERCUSUAR – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki peran strategis sebagai akselerator literasi dan inklusi keuangan daerah.
Hal itu disampaikan Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sulteng, Nelson Metubun saat mewakili Gubernur Sulteng pada pembukaan Rakor TPAKD Sulteng, di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Senin (12/1/2026).
Pada kesempatan itu, Nelson menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng berupaya mempercepat akses keuangan daerah di awal tahun 2026. Rakor dihadiri perwakilan BI Sulteng, OJK Sulteng, industri jasa keuangan, beserta para pejabat lingkup perangkat daerah dan instansi vertikal yang masuk dalam TPAKD.
Nelson menegaskan, akses keuangan yang inklusif menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penguatan UMKM dan perlindungan masyarakat dari risiko ekonomi dan finansial.
“Dalam konteks ini, TPAKD memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi dan akselerasi program akses keuangan daerah, agar kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.
Ia melanjutkan, internalisasi target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jadi sorotan penting, agar tercapai pemerataan layanan keuangan daerah yang inklusif.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan peningkatan IKAD secara bertahap, yaitu dari 3,61 pada tahun 2025 menjadi 3,64 pada tahun 2026,” paparnya.
Dengan proyeksi kenaikan tiap tahun sebesar 0,03—0,04, Nelson optimistis tahun 2030 nanti skor IKAD 3,76 dapat tercapai.
“Target ini menegaskan komitmen kita untuk memastikan masyarakat memiliki akses yang adil, aman dan berkelanjutan terhadap layanan keuangan formal,” pungkasnya. */IEA
