PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng menerapkan sertifikasi elektronik dan IT security assesment pada tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan e-gov.
Hal itu untuk menjamin keamanan data digital yang dipertukarkan supaya tidak mudah dimanipulasi atau disalahgunakan oknum tertentu.
Demikian dikatakan oleh Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi Setdaprov Sulteng, Moeliono ketika membacakan sambutan tertulis Gubernur Sulteng saat membuka sosialisasi Sertifikasi Elektronik dan IT Security Assesment di Hotel Santika, Senin (15/4/2019).
Dikemukakannya, dengan sertifikat elektronik memungkinkan kepemilikan dokumen bisa dipastikan keasliannya, sehingga sulit direkayasa oleh oknum. Sementara IT security assessment dapat membantu menganalisis kerawanan system, sehingga celah keamanan yang ditemukan bisa cepat ditutupi dan tidak mudah dibobol hacker.
“Sudah jadi tugas Dinas Kominfo untuk menyebarluaskan informasi baru tentang IT,” katanya.
Sementara itu, narasumber dari Badan Sertifikasi dan Sandi Negara, Sandi Prasetiawan menuturkan bahwa salah satu contoh sertifikasi elektronik ialah tanda tangan digital.
Tanda tangan tersebut, katanya, tidak boleh disama artikan dengan menggunakan scaning tanda tangan user ke dokumen elektronik atau memasang barcode atau QR code. Namun dengan menerapkan algoritma kriptografi untuk mengenkripsi data user supaya dokumen tidak bisa dimanipulasi seenaknya.
“Keunggulan tanda tangan digital, supaya aman, cepat, mudah dan efisien,” terangnya. BOB
