PALU, MERCUSUAR – Tragedi tewasnya dua warga penambang lokal di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), memicu reaksi dari Anggota DPRD provinsi Sulteng, Muhammad Safri.
Sekretaris Komisi III serta Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng itu mengecam penanganan aktivitas ilegal yang disebutnya lamban, sehingga menimbulkan korban.
Safri menyampaikan rasa prihatin dan ucapan duka cita kepada keluarga korban. Ia juga menegaskan insiden tersebut merupakan tamparan keras bagi pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Ini bukan sekadar musibah, tetapi tamparan keras bagi pemerintah dan aparat penegak hukum yang lamban bertindak, sehingga aktivitas PETI dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan serius,” tegas Safri, di Palu, Sabtu (14/2/2026).
Safri menekankan, PETI telah menjadi ancaman nyata sistematis bagi keselamatan publik dan kelestarian lingkungan. Ia memperingatkan, selama tidak ada tindakan konkret, lubang-lubang tambang ilegal akan terus menjadi kuburan massal bagi warga lokal.
“Kondisi ini tidak menutup kemungkinan akan terus berulang jika tidak ada sikap tegas dan tindakan nyata dari para pemangku kepentingan. Kita tidak boleh membiarkan nyawa rakyat melayang sia-sia hanya karena pembiaran,” ujarnya.
Safri secara khusus menagih sikap tegas Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, untuk menertibkan seluruh aktivitas tambang ilegal. Ia menilai, upaya yang dilakukan pemerintah selama ini masih bersifat seremoni dan minim eksekusi.
Ia menyindir Rapat Koordinasi Penataan Tata Kelola Pertambangan Ramah Lingkungan yang dipimpin Gubernur beberapa waktu lalu. Menurut Safri, rapat-rapat tersebut tidak ada gunanya jika di lapangan praktik ilegal masih melenggang bebas.
“Rapat koordinasi jangan hanya sebatas komitmen di atas kertas tanpa tindakan yang jelas dan nyata di lapangan. Rakyat butuh perlindungan, bukan sekadar dokumen atau pernyataan normatif di depan media,” tegasnya lagi.
Safri mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum, untuk segera mengambil langkah-langkah luar biasa menyikapi maraknya aktivitas PETI di Sulteng. Ia meminta dilakukan penertiban skala besar serta evaluasi menyeluruh terhadap penegakan hukum dan sistem pengawasan pertambangan di Sulteng, guna memastikan tidak ada lagi pembiaran terhadap aktivitas ilegal yang membahayakan.
Selain itu, Safri juga mendorong solusi jangka panjang melalui legalisasi pertambangan rakyat yang terkontrol, agar aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan dapat diawasi secara resmi dan berkelanjutan.
“Jika Gubernur tidak segera mengambil langkah ekstrem, maka pemerintah secara tidak langsung ikut bertanggung jawab atas setiap tetes darah yang tumpah di lokasi tambang ilegal tersebut,” pungkasnya. */IEA
