PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng menyatakan penanggulangan kemiskinan daerah membutuhkan ketersediaan data terpadu. Hal itu sebagai rujukan dalam intervensi melalui program-program pembangunan daerah.
“Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sangat penting,” ucap Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov), Moeliono saat membuka Rapat Koordinator (Rakor) Program Penanganan Fakir Miskin (PFM) tingkat Provinsi Sulteng bertema “Meningkatnya Kualitas DUSK sebagai Baseline Pelaksanaan BPNTTepat Sasaran, Tepat Guna dan Tepat Waktu’.
Dikatakan Sekprov, angka kemiskinan Sulteng saat ini 13,06%. Ada empat kabupaten yang masih tinggi angka kemiskinanya, yaitu Kabupaten Sigi, Donggala, Tojo Unauna dan Kabupaten Parigi Moutong.
DTKS, lanjut dia, merupakan sumber informasi dasar dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.
Sekprov mengemukakan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan, pemprov berhadapan dengan sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan fiskal serta masih mewabahnya Covid-19.
“Ini merupakan tantangan tersulit dalam pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Olehnya itu, kata dia, DTKS dapat menjadi solusi atas keterbatasan fiskal daerah menanggulangi kemiskinan. Syaratnya, DTKS yang menjaring warga miskin mesti diaktualkan oleh Dukcapil serta Dinas Sosial untuk mencegah kesimpangsiuran.
“Sebenarnya banyak yang masuk tapi belum diupdate DTKS-nya, karena itu penyajian DTKS harus disempurnakan dinas terkait,” katanya.
Data Pemprov Sulteng, sekira 221 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) DTKS di Sulteng yang berhak menerima BPNT tiap bulan lewat e-Warong.
“Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan penanganan kemiskinan,” ucap Sekprov. BOB/*
