PALU, MERCUSUAR – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan silaturahmi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di gedung Pogombo kantor gubernur, Senin (10/8/2020).
Dalam sambutannya, Gubernur Sulteng, Longki Djanggola mengucapkan terima kasih kepada Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli atas kunjungannya ke Kota Palu. Rakor ini kata dia, walaupun saat ini dalam situasi new normal pandemi Covid – 19, tetapi kegiatan ini tetap mengedepankan disiplin protokol kesehatan Covid – 19.
“Saya berharap semoga dengan kunjungan kerja ini dapat meningkatkan sinergitas seluruh aparat pemerintah, termasuk TNI, Polri, dan BNPT, dalam penanganan dan penanggulangan terorisme di Sulteng,” tutur Gubernur Longki.
Ia mengemukakan, Pemprov Sulteng telah mengambil langkah–langkah strategis dalam upaya penanganan konflik sosial dan penanggulangan terorisme yang terjadi di Sulteng, dengan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (Permen) RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang–Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 42 Tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi konflik sosial.
Berdasarkan peraturan dan UU tersebut lanjut Longki, maka kepala daerah, mulai dari gubernur sampai bupati dan wali kota, sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi daerah tentang penantian konflik dan pencegahan terorisme, telah dilakukan upaya–upaya pencegahan dengan melibatkan TNI dan Polri, serta forum–forum kemasyarakatan, seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FKP), dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).
“Pemerintah Provinsi Sulteng, sangat serius dalam upaya pencegahan dan penanggulangan konflik sosial, dan tentu juga ada kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman dan nyaman, jika konflik tidak terjadi,” katanya.
Khusus kelompok radikal Poso lanjut Gubernur Longki, tentunya tidak hanya Pemda yang berkeinginan kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bersama jajaran TNI dan Polri, tetapi lebih penting lagi ada sinergitas yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dan pemda dalam meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di daerah terhadap berbagai ancaman keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif.
Sementara itu, Kepala BNPT, Boy Rafli mengharapkan, Rakor yang dilaksanakan dapat menghasilkan semangat bersinergi dan komitmen dari pemda dapat diwujudkan dalam keberlanjutan program penanggulangan terorisme di Sulteng, baik itu dari segi pencegahan, penegakan hukum maupun sinergitas antara kementerian dan lembaga terkait.
“Kemudian, koordinasi antar Pemda dan BNPT dalam mengimplementasikan rencana aksi kementerian/lembaga dalam sinergitas antar kementerian/lembaga, diharapkan dapat terus terjaga dan terjalin dengan baik, demi keberhasilan program penanggulangan radikal terorisme,” ujar Komjen Boy Rafli.
Lanjut dia, untuk itu perlu membangun kemitraan yang lebih proaktif dengan berbagai pihak di tingkat daerah, terutama dengan Pemda, perguruan tinggi swasta, dan masyarakat sipil lainnya, dalam mewujudkan kesiapsiagaan nasional memerangi radikal terorisme di Indonesia.
Selain itu, Komjen Boy Rafli juga menyampaikan tiga hal mengenai sinergi dan kolaborasi penanggulangan terorisme. Pertama, komitmen untuk bersinergi dalam penanggulangan terorisme. Kedua, menjalin koordinasi yang baik demi keberhasilan program penanggulangan terorisme. Ketiga, membangun kemitraan yang produktif dengan berbagai pihak.
Ia mengungkapkan, sampai saat ini terjadi peningkatan korban dari propaganda ISIS. Untuk itu diharapkan masyarakat ikut menahan narasi yang menyesatkan. Berkaitan hal tersebut, maka dibutuhkan pembangunan non fisik.
“Maka dibutuhkan perbaikan karakter nasionalisme serta bela negara pada generasi bangsa,” kata dia.
Komjen Boy Rafli juga mengimbau agar mewaspadai kemungkinan adanya perbuatan teror dalam penyelenggaraan Pilkada, pihaknya menyatakan dukungan dengan kampanye damai yang tertib dan luber, di mana hal itu akan menentukan kualitas dari Pilkada itu sendiri.
Rakor ini dihadiri sejumlah pejabat BNPT, bersama anggota DPR RI selaku mitra BNPT. Hadir pula Danrem 132 Tadulako, Brigjen TNI Farid Makruf, Kapolda Sulteng, Irjen. Pol Syafril Nursal, Kejati Sulteng, Ketua DPRD Sulteng yang diwakili Wakil Ketua DPRD, Zalzulmida Aladin Djanggola, sejumlah Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, lembaga vertikal, tokoh masyarakar, tokoh agama, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme. Rakor ini diikuti 38 perwakilan perwakilan kementerian dan lembaga.BOB
