PALU, MERCUSUAR – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulteng mencatat, hingga Jumat 4 Juni 2021, jumlah keluarga di Sulteng yang sudah ter-input dalam sistem pada program Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK 21) telah mencapai 61,5%. Sementara data yang telah terkumpul secara manual melalui formulir telah mencapai 92,08%.
Dari data tersebut, paling tinggi tercapai di Kabupaten Morowali Utara (Morut) yakni 97,06% persen telah ter-entry. Lalu paling rendah adalah Kota Palu, yakni baru 32,30% data ter-entry, serta data yang sudah siap sekira 90%.
“Di Sulteng ada sekira 814.877 keluarga yang menjadi target sasaran kita untuk semuanya bisa terdata, by name by address. Sampai tanggal 4 Juni 2021, yang terdata manual sudah 750.321 keluarga atau 92,08%, sedangkan yang ter-input 61,5%,” jelas Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Maria Ernawati, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (4/6/2021).
Ia menuturkan, masih banyaknya data yang belum ter-input tersebut, diakibatkan berbagai kendala, di antaranya luasan geografis wilayah Sulteng yang cukup luas, serta jangkauan dukungan jaringan yang tidak merata di tiap daerah.
Hal itu tegasnya, menjadi tantangan bagi BKKBN serta para kader PK 21 yang melakukan pendataan untuk menyelesaikan program tersebut, sebelum tuntas pada 21 Juni 2021 mendatang.
Untuk melakukan pendataan tersebut, pihaknya menyiapkan kader sebanyak 4.700 orang.
“Hampir 60% area kita tidak support jaringan, ini menjadi satu kendala. Tetapi tidak mengapa, itu menjadi tantangan bagi kami untuk menyelesaikan sisanya yang hampir 40%, disisa waktu yang ada. Kita menggunakan kader, karena mereka adalah tetangga masyarakat di wilayah sendiri, sehingga mereka mengetahui keseharian dari masyarakat sekitarnya,” ujarnya.
Terkait kendala-kendala yang dihadapi, Maria menegaskan pihaknya telah melakukan berbagai upaya menanggulanginya. Di antaranya melakukan pendampingan virtual langsung ke daerah-daerah yang belum mencapai target. Selain itu, turut dilaksanakan virtual meeting dengan OPD KB dan Penyuluh KB se-Sulteng, setiap 3 hari sekali.
Ia optimis, pelaksanaan program tersebut dapat dituntaskan sesuai waktu yang tersedia.
“Kita akan bantu apabila ada satu kendala atau hambatan di lapangan. Seperti di Palu, selain entry data disiapkan di Kecamatan, Dinas terkait juga membantu fasilitas entry data di kantor, dan kami juga menyiapkan entry di tempat kami,” ungkapnya.
Selain itu, kondisi terkait tidak adanya dukungan jaringan, kadang juga memaksa para petugas di daerah mencari cara alternatif untuk dapat segera meng-input data.
“Misalnya yang di Kabupaten Donggala di Kecamatan Balaesang Tanjung, itu kan tidak support jaringan, mereka sudah mencoba dua orang petugasnya turun ke Palu untuk melakukan entry data, dan sebagian pinjam di Balai Penyuluhan di Kecamatan Tetangga yang support jaringan,” pungkas Maria. IEA
