PALU, MERCUSUAR – Ini kabar terbaru bagi yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali membuka proses penerimaan CPNS tahun 2018 yang sempat tertunda karena gempa bumi, tsunami dan likuefaksi 28 September lalu.
Hal tersebut terungkap dalam pembahasan teknis pelaksanaan CPNS oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah, Moh Hidayat Lamakarate bersama perwakilan Badan Kepegawaian Negara dan para kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi, kabupaten dan kota se-Sulteng, di ruang kerja Sekprov, Kamis (7/2/2019).
BKN melalui wakilnya, Sai Muliadi menjelaskan, bahwa daerah diberi kesempatan sampai akhir Maret 2019 untuk menuntaskan segala proses yang tertunda, mulai dari tahap awal pendaftaran sampai dengan tahap akhir, yaitu pengangkatan CPNS yang lulus seleksi.
Untuk merealisasi kelanjutan tahapan penerimaan, beberapa hal yang mesti dipersiapkan daerah, seperti sarana penunjang untuk pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) atau Ujian Berbasis Komputer, serta gedung yang representatif bagi peserta ujian.
Dari rekap BKN, tercatat lebih kurang 8000-an peserta secara keseluruhan yang meminati sejumlah formasi pada lima pemda yang ada di Sulteng, dan sudah menyelesaikan tahapan pendaftaran online, via situs SSCN.go.id, sebelum terjadinya penundaan.
Merespons hal-hal itu, Sekprov mengusul gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai lokasi alternatif ujian terpusat, baik untuk CPNS provinsi maupun bagi empat pemerintah kabupaten dan kota lainnya, yang juga tertunda. Keempat pemda tersebut adalah Kota Palu, Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala.
Secara teknis, lokasi tersebut diyakini Sekprov representatif menampung sampai 200 peserta per sesi ujian dari lima sesi per hari yang dijadwalkan panitia.
“Untuk sarana CAT, BKN melalui kantor UPT perwakilan di Sulteng, memastikan hanya sanggup menyediakan 50 unit komputer,”kata Muliadi.
Untuk lebihnya atau 150 unit, oleh sekprov akan disiasati dengan meminjam pakai komputer-komputer milik LPMP yang kerap dipakai ujian sertifikasi.
Selain itu, ia juga meminta ke tiap BKD kota dan kabupaten menyediakan komputer dan laptop guna mendukung kekurangan perangkat CAT.
Lebih lanjut sekprov meminta agar pembukaan kembali alur penerimaan CPNS diumumkan via media elektronik dan cetak, termasuk nama-nama peserta yang sudah terdaftar sampai pada waktu penundaan supaya jelas diketahui instruksi seperti apa yang mesti dilakukan kemudian.
“Saya juga meminta kepada panitia untuk memparalelkan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta agar lebih efektif mengingat makin mepetnya waktu pelaksanaan. Soal yang terkait dengan passing grade yang ditekankan BKN, bahwa tidak ada perubahan dan tetap sama dengan passing grade yang berlaku secara nasional,” tegasnya.
Dengan segera dibukanya penerimaan dalam waktu dekat ini, praktis menghidupkan kembali harapan masyarakat yang belum pernah mengikuti CPNS 2018 untuk mengadu nasib dan kemampuannya dengan peserta lain.
“Ini kan formasi yang tertunda, bagi yang sudah daftar 2018 yang berada di Kementerian, atau Lembaga serta Pemda lainnya. tapi kemudian tidak lulus, maka tidak bisa lagi mendaftar. Tunggu saja formasi 2019,” terang Hidayat. NDA
