Pengelolaan SDA MBLB, Seimbangkan Kepentingan Ekonomi dan Lingkungan

Rakor pengawasan MBLB, di ruang rapat Bupati Sigi, Kamis (30/1/2025). FOTO: DOK. PROKOPIM PEMKAB SIGI

SIGI, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi menggelar rapat koordinasi (rakor) pengawasan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), di ruang rapat Bupati Sigi, Kamis (30/1/2025).

Dalam kesempatan itu, Bupati Sigi, Moh. Irwan menekankan pentingnya pengawasan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) MBLB agar tetap berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan.

Irwan mencontohkan pengangkutan pasir kering yang sudah diolah di stokpile pengelolaan SDA, harus seimbang antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. 

“Kami ingin memastikan bahwa aktivitas pertambangan di Kabupaten Sigi berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Maka dari itu, perlunya dibuatkan SOP dan portal di wilayah pertambangan yang ada di Kabupaten Sigi,” terang Irwan.

Sementara itu, Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha pertambangan sangat diperlukan, guna mencegah eksploitasi yang berlebihan dan ilegal. 

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Sigi memiliki izin resmi dan tidak merugikan masyarakat sekitar. Juga untuk hasil pertambangan yang diangkut bukan lagi pasir basah, tetapi berupa pasir kering yang sudah diolah pada stokpile terlebih dahulu,” ujar Samuel.

Rakor tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, termasuk peningkatan pengawasan lapangan dengan pembuatan portal, penertiban izin usaha pertambangan, serta pemberdayaan masyarakat dalam mengelola SDA secara berkelanjutan.

Samuel menekankan Pemkab Sigi berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, demi memastikan pengelolaan SDA yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Sekkab Sigi, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sigi, para Kabag, serta dihadiri jajaran pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan di sektor pertambangan. */AJI

Pos terkait