PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura menginstruksikan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Provinsi untuk mempersiapkan hal-hal terkait telah ditetapkannya Provinsi Sulteng sebagai Kawasan Pangan Nasional (KPN).
Hal itu disampaikan gubernur, saat memimpin rapat pengembangan KPN di Sulteng sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), di gedung Pogombo, Kamis (2/6/2022).
“Sulawesi Tengah sudah ditetapkan menjadi kawasan strategis pengembangan pangan nasional. Untuk itu, agar dipersiapkan sebaik mungkin oleh setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, agar bapak Presiden dapat hadir untuk melakukan peresmian, dan diharapkan agar Sulawesi Tengah dapat menjadi daerah pertama untuk peresmian kawasan tersebut,” kata gubernur.
Secara khusus, gubernur meminta percepatan pembukaan jalan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, serta percepatan peta pola ruang.
Selanjutnya, land clearing dilakukan oleh PT Pembangunan Sulteng setelah memenuhi persyaratan seperti izin pemanfaatan kayu (IPK) pada APL seluas 1.123 Ha. Untuk itu, PT Pembangunan Sulteng berkoordinasi dengan Kementerian dan OPD teknis terkait.
Selain itu, pembangunan embung oleh Dinas Cipta Karya dan SDA, dan pembangunan dermaga dan pelabuhan oleh Dinas Perhubungan.
Pada rapat tersebut, gubernur didampingi Pj. Sekda Provinsi, H. Faisal Mang, Kepala Bappeda Provinsi Sulteng, Sandra Tobondo, Tim Ahli Gubernur, Ridha Saleh, serta diikuti OPD Teknis dan Tim Asistensi Provinsi Sulteng.
Selanjutnya, gubernur meminta agar dilakukan rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota se-Sulteng, untuk merespon ditetapkannya Provinsi Sulteng sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Kalimantan Timur.
Gubernur juga meminta kepada kepala daerah, agar memastikan seluruh tanah di wilayahnya termanfaatkan dengan baik, dan terus mendorong masyarakat memanfaatkan kredit UMKM untuk pengelolaan tanah yang belum diusahakan.
“Pengembangan kawasan strategis pangan nasional sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi, berdasarkan visi dan misi Gubernur Sulteng,” kata Kepala Bappeda Sulteng, Sandra Tobondo.
Ia melanjutkan, terkait pengembangan KPN oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan meminta luasan areal sekira seluas 20.000 Ha.
Untuk itu, ada beberapa kawasan yang dikembangkan yakni di Kabupaten Donggala meliputi Dampelas, Sirenja, Pinembani dengan luas 18.823 Ha. Kemudian di Kabupaten Sigi wilayah Karavana, Bangga, Sibalaya, Sidera, Jono Oge dengan luas 2.108 Ha, di Kabupaten Poso, Sigi dan Parigi Moutong yang terletak di wilayah Manggalapi seluas 1.976 Ha. */IEA
