PALU, MERCUSUAR – Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sulteng, M. Sadly Lesnusa mewakili Gubernur Sulteng, meghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Agenda Mapping Isu Strategis Bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, di salah satu hotel di Palu, Jumat (20/10/2023).
Rakor tersebut merupakan manifestasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terhadap penyelenggaraan transportasi, baik yang sudah dalam rencana maupun yang sedang dalam pelaksanaan, termasuk mengevaluasi kondisi terkini pada Provinsi Sulteng dan Sulbar.
Pada kesempatan itu, Sadly Lesnusa menyampaikan mapping isu strategis dalam rakor tersebut memiliki benang merah dengan visi gerak cepat Provinsi Sulteng, khususnya keterkaitan dengan implementasi misi keempat, yakni mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah.
“Kegiatan ini saya maknai strategis, sebagai upaya membangun kesamaan persepsi terhadap pembangunan sarana prasarana transportasi di Sulawesi Tengah maupun Sulawesi Barat, dengan mengintegrasikan isu-isu strategis yang berkembang di dua daerah ini, untuk diserap dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan Kementerian Perhubungan,” tutur Sadly menyampaikan sambutan dari Gubernur.
Ia menyampaikan, dengan pencanangan Sulteng sebagai Negeri Seribu Megalit, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik baru pariwisata daerah. Olehnya, dukungan jaringan transportasi yang andal akan mutlak dibutuhkan untuk memberikan kemudahan mobilitas wisatawan, yang ingin berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Sulteng, khususnya ke Kabupaten Poso dan Sigi di mana situs megalit berada.
“Begitu pula dengan adanya Kawasan Pangan Nusantara, pembangunan jalan bypass Kasimbar-Tambu, dan pembangunan pelabuhan laut yang masing-masing terdapat di Tambu dan Kasimbar, serta berbagai isu menarik lainnya,” ujar Sadly.
Ia berharap, Rakor tersebut dapat menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi, untuk memastikan sarana dan prasarana transportasi di Sulteng maupun Sulbar berjalan dengan efektif dan efisien, agar hasilnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Analis Kebijakan Utama Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, Umar Aris dalam sambutannya menuturkan bahwa dalam agenda mapping tersebut, seluruh pihak dapat belajar dari pengalaman masing-masing instansi daerah, serta mendiskusikan ide-ide inovatif, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi kebijakan potensial.
“Mari kita mengasah rasa ingin tahu dengan pikiran yang terbuka, mencari jawaban terhadap isu-isu terkini, dan menjelajahi pendekatan yang tidak konvensional,” ajak Umar. */IEA
