BANGGAI, MERCUSUAR – JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB Tomori) sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di bidang eksplorasi dan produksi migas, yang mendapat amanah dari pemerintah RI melalui SKK Migas, untuk menjaga ketahanan energi nasional di Blok Senoro-Toili, Kabupaten Banggai, membutuhkan dukungan semua pihak dalam upaya memenuhi target produksi dari pemerintah, melalui proyek pengembangan Senoro Selatan di wilayah Kecamatan Moilong dan Kecamatan Batui Selatan.
Relation, Security & ComDev Manager JOB Tomori, Visnu C. Bhawono mengatakan, proyek pengembangan Senoro Selatan bertujuan untuk mempertahankan produksi gas dari lapangan Senoro yang telah berproduksi sejak tahun 2015, serta menjamin ketersediaan penyaluran gas kepada para pembeli eksisting, seperti Jargas, PLN, PT PAU dan PT DSLNG.
Hal itu disampaikan Visnu, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi 1 DPRD Banggai, di Kantor DPRD Banggai, Rabu (5/6/2024).
Menurutnya, keterlambatan atau bahkan tidak terpenuhinya pasokan gas untuk pembeli tersebut, dapat merugikan penerimaan negara maupun pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Olehnya, JOB Tomori melakukan upaya pengembangan sumur Migas di Senoro Selatan Kecamatan Moilong.
“Kontraktor pelaksana pekerjaan pengembangan sumur Migas kali ini adalah Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI), yang merupakan anak usaha Pertamina Hulu Energi yang bergerak di bidang pemboran minyak dan gas, serta memiliki pengalaman yang sangat luas dalam usaha pemboran,” kata Visnu.
Ia melanjutkan, seluruh fasilitas yang dikelola oleh JOB Tomori merupakan Obyek Vital Nasional (Obvitnas), baik fasilitas produksi gas lapangan Senoro yang eksisting maupun pengembangan Senoro Selatan yang saat ini sedang dikerjakan, karena memiliki peran strategis dalam menjamin pasokan minyak dan gas bumi nasional.
Olehnya itu, menurut Visnu, fasilitas energi yang menjadi Obvitnas subbidang minyak dan gas bumi perlu dipastikan aman terhadap gangguan.
“Proyek pengembangan Senoro Selatan merupakan proyek negara, bertujuan untuk menjaga stabilitas produksi yang diamanahkan pemerintah melalui SKK Migas kepada JOB Tomori. Sehingga proyek ini membutuhkan dukungan semua pihak, karena ada multiplier effect secara sosial dan ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat,” imbuhnya.
RDP di hadapan Komisi 1 DPRD Banggai juga dihadiri perwakilan Aliansi Masyarakat Lingkar Project (AMLP) Kecamatan Moilong, Kepala Dinas (Kadis) Nakertrans Banggai, Asisten 1 Setdakab Banggai, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banggai.
Visnu menuturkan, meskipun proyek pengembangan Senoro Selatan merupakan kegiatan negara, namun JOB Tomori tetap profesional dalam melakukan tahap demi tahap pekerjaan, dengan melengkapi seluruh dokumen perizinan yang dipersyaratkan peraturan yang berlaku. Termasuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banggai, melalui Bupati Banggai dan jajaran instansi teknis terkait.
“Pada awal November 2023 di masa penyiapan lahan, JOB Tomori melakukan koordinasi dengan Camat Moilong terkait kebutuhan akses jalan memasuki lokasi sumur Cluster B di Kecamatan Moilong, melewati jalan Dusun Kayuku, Desa Toili, sekaligus menyurat kepada Dinas PUPR Kabupaten Banggai terkait kebutuhan pelebaran akses jalan untuk manuver kendaraan berat,” terangnya.
Atas surat tersebut, lanjutnya, sehingga tim dari PUPR turun langsung ke lapangan dan menghasilkan keputusan memberikan izin kepada JOB Tomori, untuk melakukan pelebaran jalan dan menimbun beberapa meter riol, dengan ketentuan setelah selesai project JOB Tomori berkewajiban mengembalikan kondisi jalan dan riol seperti semula.
“Bahkan sebelum melakukan kegiatan pemboran, JOB Tomori bersama SKK Migas dan melibatkan kontraktor pelaksana kegiatan proyek pengembangan Senoro Selatan, telah melakukan tahapan sosialisasi. Diawali sosialisasi bersama wartawan Kabupaten Banggai, kemudian sosialisasi di tingkat Pemerintah Kabupaten Banggai melibatkan seluruh Forkopimda dan instansi teknis terkait, seperti PUPR, DLH, Disnakertrans dan lain-lain,” tutur Visnu.
Proses sosilisasi itu, sambungnya, juga dilakukan di tingkat masyarakat sekitar area proyek, yaitu Kecamatan Moilong dan Kecamatan Batui Selatan, dengan melibatkan pemerintah desa dan perwakilan masyakarakat di masing-masing wilayah.
“Kami mendapat masukan dan harapan dari peserta sosialisasi yang kemudian JOB Tomori menindaklanjuti bersama Forkopimcam setempat, seperti ketenagakerjaan, pelibatan pengusaha lokal sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, serta komitmen dalam menjalankan program pemberdayaan yang telah berjalan jauh hari sebelum dilakukan proyek pengembangan Senoro Selatan, dan terus dilanjutkan sampai dengan saat ini,” kata Visnu.
Terkait kebutuhan ketenagakerjaan, kata Visnu, telah berkali-kali dilakukan pertemuan yang dimediasi Forkopimcam setempat dan stakeholders terkait, untuk mencari solusi terbaik. Hal itu karena animo masyarakat sangat tinggi, sedangkan kebutuhan proyek terbatas.
“Pada prinsipnya, sekalipun kegiatan usaha hulu migas merupakan kegiatan negara, namun JOB Tomori dan seluruh kontraktor mitra kerja selalu berkomitmen untuk memaksimalkan keterlibatan sumber daya lokal di sekitar area operasi. Sehingga kami mengharapkan dukungan semua pihak, demi kelancaran kegiatan hulu migas di Kabupaten Banggai,” tandas Visnu. */PAR
