Penurunan Stunting Harus Dilakukan Terintegrasi Multisektoral

STUNTING-6d89caf0

PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, H. Faizal Mang menekankan kepada seluruh elemen baik di tingkat pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota, serta lembaga nonpemerintah, untuk berupaya bersama menurunkan angka stunting di Sulteng.

Hal itu disampaikannya, saat membuka Rembuk Stunting dan Pemberian Penghargaan Aksi Konfergensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021, di salah satu hotel di Palu, Rabu (8/12/2021).

“Harus dilakukan secara terintegrasi multisektoral, tidak bersifat sektoral, sehingga target penurunan stunting di tahun 2024 bisa mencapai 13 persen,” tegas Faizal, membacakan sambutan Gubernur.

Sebagaimana berdasarkan data survei status gizi balita Indonesia, prevalensi stunting di Sulteng masih berada pada angka 31,26 persen, atau di atas angka rata-rata nasional.

Gubernur Sulteng, lanjut Faizal, telah mengeluarkan surat penetapan hasil penilaian kinerja kabupaten, dan menetapkan daerah terbaik untuk kategori pemenang kinerja aksi percepatan penurunan stunting terintegrasi, dan kategori kabupaten atau kota paling inovatif, paling replikatif dan paling inspiratif.

“Dengan pemberian penghargaan diharapkan menjadi motivasi dan dukungan bagi seluruh kabupaten dan kota untuk menurunkan prevalensi stunting, dan ikut berperan serta mencapai angka stunting Indonesia satu digit di tahun 2024, dengan semangat gerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju,” pungkas Faizal.

Plt. Kepala Bappeda Sulteng yang diwakili Kepala Bagian Ekonomi, Dr. Irwan Haruna menyampaikan bahwa pemberian penghargaan Aksi Penurunan Stunting terintegrasi Kabupaten dan Kota se-Sulteng tahun 2021 dilakukan melalui fasilitasi dan supervise, serta pembinaan dan pengawasan penerapan 8 aksi integrasi, untuk meningkatkan keterpaduan intervensi gizi spesifik dan sensitif bagi keluarga sasaran. Selanjutnya, hasil penilaian kinerja kabupaten dan kota dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. */IEA

Pos terkait