PARMOUT, MERCUSUAR – Penyerapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) minim, akibat belum dilaksanakannya sejumlah kegiatan.
Belum jalannya sejumlah kegiatan dibeberapa OPD yang nilainya berjumlah miliaran rupiah itu, dipertanyakan oleh fraksi di DPRD Kabupaten (Dekab) Parmout saat rapat paripurna mengenai pandangan umum fraksi-fraksi Dekab terhadap penjelasan Bupati Parmout tentang KUA dan PPAS Perubahan tahun 2019, Senin (19/8/2019).
Fraksi Bintang Keadilan pada rapat paripurna itu meminta penjelasan Bupati terkait belum terserapnya sejumlah kegiatan yang ada di beberapa OPD, padahal kegiatan tersebut sudah harus berjalan pada triwulan (TW) II.
Diantaranya, kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, serta sebagian kegiatan di dinas Pekerjaan Umum Pentaan Ruang dan Pertanahan.
PERTANYAKAN PEMBELIAN MOBNAS
Sementara itu, Fraksi Demokrat mempertanyakan terkait pembelian mobil dinas (Mobnas) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) yang masing-masing harganya mencapai Rp1 milyar lebih.
Fraksi demokrat menilai mobil jenis Alphard terlalu mewah untuk kondisi Kabupaten Parmout, hingga belum cocok.
Menurut Fraksi democrat, lebih baik anggaran pembelian mobnas itu dialihkan pada kebutuhan masyarakat yang masih membutuhkanya.
Fraksi PDI Perjuangan meminta kejelasan Pemkab Parmout terkait kelanjutan penanganan korban dampak gempa pada September 2018 lalu.
Rapat paripurna yang dihadiri sejumlah OPD itu, dipimpin Wakil Ketua Dekab Parmout, Taufik Borman, sedangkan Bupati Parmout diwakili Asisten III Setdakab, Arman Maulana. TIA
