PALU, MERCUSUAR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Workshop Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) daerah tahun 2023, di ruang rapat VIP Nagana Bapped, Selasa (6/6/2023).
Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka penetapan Pilot Project Percepatan pelaksanaan RB dan SAKIP Provinsi Sulteng, sekaligus meningkatkan nilai RB dan SAKIP Kabupaten Banggai Laut tahun 2023.
Kepala Bappeda Sulteng, Christina Shandra Tobond dalam arahannya mengatakan akuntabilitas kinerja Provinsi Sulteng selama 6 tahun berturut-turut mendapat nilai SAKIP dengan predikat B, dan melalui upaya yang maksimal di tahun 2022 memperoleh predikat BB.
Sedangkan akuntabilitas kinerja pada kabupaten dan kota se-Sulteng, dari 13 daerah hanya satu kabupaten yang memeroleh predikat A yaitu Kabupaten Banggai. Adapun daerah lainnya memeroleh predikat B dan CC.
“Penguatan akuntabilitas kinerja adalah salah satu strategi mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang kapabel dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di mana SAKIP salah satu pilar RB,” jelasnya.
Dalam perencanaan kinerja, terdapat beberapa komponen seperti perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan nilai akuntabilitas kinerja. Sedangkan subkomponennya terdiri dari subkomponen 1 yaitu keberadaan dengan dengan bobot 20 persen, subkomponen 2 yaitu kualitas dengan bobot 30 persen, subkomponen 3 yaitu pemanfaatan dengan bobot 50 persen.
“Dari komponen dan subkomponen inilah, nantinya dapat dilihat bagian mananya yang masih kurang,” ujar Shandra.
Adapun dokumen perencanaan yang harus ditingkatkan kualitasnya untuk meningkatkan nilai SAKIP kabupaten dan kota, terdiri dari rencana strategis perangkat daerah, pohon kinerja dan cascading perangkat daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Individu (IKI), perjanjian kinerja Eselon II, III, IV, JF dan pelaksanaan perangkat daerah tahun 2023, rencana aksi perangkat daerah 2023, laporan kinerja perangkat (LKjlP) tahun 2022, laporan hasil evaluasi akuntabilitas internal perangkat daerah tahun 2022. ABS
