POSO, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Poso menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) Kabupaten Poso tahun 2025, sebagai bagian dari penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2026, di Aula Bapelitbangda Kabupaten Poso, Selasa (18/3/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri seluruh Kepala OPD dan Camat Poso Kota Bersaudara. Sementara itu, para Camat dari kecamatan lainnya mengikuti secara daring.
Forum tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Poso Tahun 2026, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah terkait RPJPD dan RPJMD.
Wakil Bupati Poso, H. Soeharto Kandar dalam sambutannya menegaskan pentingnya perencanaan yang terukur, efektif, dan efisien, serta berpedoman pada regulasi yang berlaku.
“Dalam melaksanakan proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, kita harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, serta membangun budaya kerja yang efektif dan efisien,” tegas Soeharto.
Hasil dari forum tersebut, akan menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten Poso tahun 2026, yang kemudian akan dibahas dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Poso Tahun 2025.
Soeharto berharap agar setiap OPD dapat meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja di tingkat provinsi maupun kementerian terkait. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan keselarasan program prioritas di setiap OPD, dengan tetap berkoordinasi bersama Bapelitbangda Kabupaten Poso.
Selain itu, ia juga mendorong terobosan dan inovasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD, agar target kinerja dapat tercapai secara maksimal.
“Pada forum ini, saya mengajak kita semua untuk berpikir bersama dan mencari inovasi yang bisa kita lakukan ke depan. Mari kita bekerja sebagai satu tim dalam Pemerintah Kabupaten Poso, bukan berjalan sendiri-sendiri sebagai OPD. Dengan begitu, kita bisa mewujudkan Poso yang semakin maju, berdaya saing dan berkelanjutan,” ujar Soeharto.
Ia juga meminta setiap OPD mengoptimalkan kinerja dengan melaporkan berbagai hal teknis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan kelengkapan laporan administratif agar tidak menghambat jalannya pemerintahan. ULY
