PALU, MERCUSUAR – Perencanaan pendidikan dengan mengusung model Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dinilai tepat, untuk mengidentifikasi permasalah pendidikan untuk segera diambil tindakan.
Hal itu dikemukakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sulteng, Dr. Fahrudin saat membuka Rakor dan Sinkronisasi Bidang Pendidikan se-Sulteng, di salah satu hotel di Palu, Senin (26/2/2024).
“Penyelesaian masalah pendidikan di Sulteng, tidak boleh hanya didasarkan pada level pemerintahan dan kewenangan,” ujar Fahrudin, yang mewakili Gubernur Sulteng.
Menurutnya, secara Undang-undang telah jelas diatur bahwa urusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) dilimpahkan wewenangnya ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
Sedangkan urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus dilimpahkan wewenangnya ke Pemerintah Provinsi. Akan tetapi, kedua entitas tersebut dipandangnya mesti membangun kolaborasi dan sinergitas.
“Tidak boleh dilakukan secara parsial, karena ada kesinambungan yang terus berlanjut. Harus ada kolaborasi dalam membangun pendidikan, karena pendidikan adalah tanggung jawab kita semua,” tegasya.
Pada kesempatan itu, Fahrudin juga menekankan strategi untuk memenuhi 8 indikator prioritas, yang telah ditetapkan Kementerian Dikbudristek bersama Kementerian Dalam Negeri.
Kedelapan indikator tersebut bertujuan mengukur kinerja Pemerintah Daerah bidang pendidikan dalam pencapaian SPM. Indikator-indikator tersebut yakni Angka Partisipasi Sekolah, Kompetensi Literasi, Kompetensi Numerasi, Tingkat Penyerapan Lulusan SMK, Tingkat Kepuasan Dunia Kerja terhadap Lulusan SMK, Iklim Keamanan, Iklim Kebinekaan, dan Iklim Inklusivitas.
Sementara 8 indikator prioritas kabupaten/kota terdiri dari Angka Partisipasi Sekolah, Kompetensi Literasi, Kompetensi Numerasi, Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B, Tingkat Pertumbuhan Pendidik PAUD S-1 dan D-IV, Iklim Keamanan, Iklim Kebinekaan, dan Iklim Inklusivitas.
“Semoga indikator-indikator ini jadi landasan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun rencana jangka pendek, menengah dan panjang,” harapnya. */IEA
