BANGGAI, MERCUSUAR – Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, H. Ma’mun Amir secara resmi membuka rapat sinkronisasi program kegiatan bidang kelautan dan perikanan Provinsi Sulteng, di salah satu hotel di Luwuk, Kabupaten Banggai, Selasa (23/5/2023).
Pada kesempatan itu, turut dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tojo Unauna dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
Wagub Sulteng secara simbolis juga menyerahkan mesin katinting kepada 14 orang nelayan di Kabupaten Banggai, dalam rangka Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Wagub memaparkan, Sulteng merupakan provinsi kepulauan dengan panjang garis pantai 7.010,60 km, terdiri dari 1.572 pulau, serta memiliki perairan laut berdasarkan kewenangan seluas 7,4 juta hektar. Dari data yang ada, terdapat 155.544 orang yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, pembudidaya, pengolah pemasaran produk perikanan serta petambak garam.
Menurut Wagub, ekonomi Sulteng pada triwulan I tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 13,18 persen dibanding triwulan I tahun 2022.
“Sektor perikanan menunjukkan pertumbuhan positif, walaupun belum signifikan,” kata Wagub.
Wagub menjelaskan, P3KE yang memerlukan perhatian bersama untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya menjadi tugas provinsi, namun andil dari Pemerintah Kabupaten dan Kota juga sangat dibutuhkan.
“Oleh karena itu, saya mengimbau untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan dengan data P3KE rumah tangga desil I terverifikasi harus kita utamakan,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Wagub juga menyampaikan Provinsi Sulteg mengalami perkembangan yang signifikan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertumbuh dari Rp900 miliar menjadi Rp1,7 trilyun. Sulteng juga ditetapkan sebagai provinsi investasi terbesar Rp8,7 trilyun, IPM 70,28 poin, tapi kemiskinan juga tinggi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulteng, H. Moh. Arif Latjuba menjelaskan, tujuan rapat sinkronisasi tersebut untuk menyelaraskan program dan kegiatan yang tertuang dalam renstra 2021—2026, guna mendukung visi-misi Gubernur dan Wagub, yaitu dalam hal peningkatan fiskal dan pengentasan kemiskinan.
“Sejak tahun 2022 bersama teman-teman kabupaten dan kota, kami sudah mulai merancang skema pemberian bantuan untuk program pengentasan kemiskinan. Adapun sasaran kami, adalah rumah tangga miskin sesuai dengan data P3KE pada desil I,” jelas Arif.
Ia berharap, melalui acara tersebut dapat dihasilkan beberapa kesepakatan dengan kabupaten dan kota, terkait target peningkatan produktifitas, kewenangan-kewenangan pengelolaan, perizinan, pengawasan dan pengentasan kemiskinan. */IEA
