MOROWALI, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali menerima kunjungan tim dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Pertemuan kemudian digelar dalam Forum Group Discussion (FGD) di aula Kantor Bupati Morowali, kompleks perkantoran Bumi Fonuasingko, Kecamatan Bungku Tengah, Rabu (20/2/2019).
Bupati Morowali, Taslim sangat menyayangkan sebagian besar perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Morowali tidak melakukan kewajibannya melakukan reklamasi pascatambang, sehingga bekas galian tambang menimbulkan kerusakan.
Dikatakan, hal tersebut membuat Pemkab Morowali selalu menjadi sasaran protes. Ia berharap jangan sampai ada ‘beking-bekingan’, dan harus konsisten dengan aturan berlaku. “Saya minta tidak ada ‘beking-bekingan’, semua harus ikuti aturan, kami selaku pemerintah yang selalu jadi sasaran protes,” katanya.
Bupati juga meminta agar PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tetap berkoordinasi dengan Pemkab, utamanya berkaitan dengan penerimaan mahasiswa Politeknik. “Berkaitan dengan PT IMIP, kami berharap agar selalu tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah, misalnya berkaitan dengan penerimaan mahasiswa Politeknik agar hal ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dinikmati oleh masyarakat Morowali secara luas,” tuturnya.
Sementara itu, salah seorang tim dari Lemhanas RI, Brigjen Ramses mengatakan terkait masalah reklamasi dan semua hasil dari diskusi tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden. “Seluruh masukan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah, anggota DPRD, tokoh masyarakat dan Serikat Pekerja Nasional pada hari ini, hasilnya akan dilaporkan langsung kepada Presiden,” tandasnya.
Hadir dalam FGD tersebut, tim Lemhanas lainnya, antara lain Laksamana Muda Sudi Hartawan bersama rombongan didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hj St Asma Ul Husna Syah, seluruh Kepala OPD, anggota DPRD Morowali, tokoh masyarakat dan Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Morowali. BBG
