PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid menyampaikan pendapat tentang kewenangan desentralisasi atau otonomi daerah, khususnya terkait dengan program yang menyentuh para petani dan nelayan.
Hal itu disampaikan Anwar, di hadapan sejumlah tokoh asal Sulteng yang telah berkiprah di level nasional, yakni Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, Anggota DPR RI, Muhidin Mohamad Said dan Longki Djanggola, Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar, Staf Ahli Menteri UMKM RI, Sudaryano Lamangkona, dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal, Dr. Mulyadin Malik, pada upacara peringatan HUT ke-61 Provinsi Sulteng, di lapangan Kantor Gubernur Sulteng, Minggu (13/4/2025).
Menurut Anwar, tidak adanya kewenangan daerah pada pengadaan bibit, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, hingga perahu nelayan, yang saat ini terkonsentrasi di pusat, menjadi batu sandungan dalam mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui program BERANI Panen Raya dan BERANI Tangkap Banyak.
“Kami sudah tidak tahu mau bikin apa di daerah, karena minta ke pusat juga susah,” ujar Anwar.
Ia berharap ke depan ada revisi, agar daerah dapat kembali dapat mengelola program pertanian dan perikanan dengan leluasa.
Selain itu, Anwar juga menyampaikan kepada Menteri Hukum, terkait kondisi kelangkaan elpiji 3 kilogram, yang turut berdampak pada kenaikan harga di sejumlah wilayah.
“Tolong, Pak Menteri, bantu teruskan ke teman-teman pusat supaya SPBU dan SPBE bisa diperbanyak lagi, sehingga dapat menekan harga gas elpiji,” kata Anwar.
Sementara di sektor minerba dan industri, Anwar menyampaikan hal yang paling terasa adalah terkait Dana Bagi Hasil (DBH), yang disebutnya belum proporsional bagi Provinsi Sulteng sebagai daerah penghasil. Akibatnya, tegas Anwar, DBH belum optimal sebagai daya fiskal untuk membangun daerah.
Ia berharap kepada menteri, legislator, senator hingga birokrat asal Sulteng yang duduk di pusat, agar desentralisasi dapat dikembalikan, sebagai pendelegasian kepercayaan pusat ke daerah dalam mengelola pembangunan sesuai karakteristik lokal.
“Tidak akan bisa maju, kalau keadaan seperti ini,” pungkas Anwar. */IEA
