Petugas Retribusi Dishub Diberi Tanda Pengenal

  • Whatsapp
ROMPI

BALUT, MERCUSUAR – Semangat memperbaiki tata kelola dan manajemen pengelolaan pemungutan retribusi di bidang perhubungan untuk menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditingkatkan oleh Dinas Perhubungan Banggai Laut (Balut).

Beberapa waktu lalu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini telah menandatangani nota kesepakatan bersama dengan dua organisasi di wilayah itu yakni, LSM Lingkar Muda Madani (LMM) dan Komunitas Banggai Tersenyum. Semua pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal memaksimalkan pengelolaan dan pemungutan Retribusi.

Kerjasama yang telah berlangsung beberapa pekan lalu, kini kian menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik dengan disematkannya rompi tanda pengenal petugas retribusi oleh Asisten III bidang Administrasi Umum dan Organisasi Setda Balut, Abdullah Malida.

Pilihan Redaksi :  GIZ dan Ofi Indonesia, Luncurkan Program Kerja Sama Pengembangan Kakao

Sebelum menyematkan tanda pengenal itu, Abdullah Malida menuturkan, keberadaan tanda pengenal bagi petugas pemungut retribusi memang penting. “Kalau petugas tidak menggunakan tanda pengenal atau atribut, sasaran tembak kita bisa tidak berhasil, karena masyarakat bisa ragu, jangan-jangan dia bayar tapi bukan petugas,” katanya di halaman Kantor Bupati Balut, Selasa (28/8/2018).

Menurutnya, atribut yang dikenakan petugas itu bukan untuk gagah-gagahan. “Ini sebagai stimulus dalam melaksanakan tugas supaya lebih enerjik dan percaya diri tanpa dihantui rasa takut,” tegasnya.

Sehingga dirinya berharap, dengan adanya tanda pengenal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi guna menunjang peningkatan PAD.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Balut, Aswin Musa, menejelaskan proses pelaksanaan pemungutan retribusi bidang perhubungan terdapat sejumlah stakholder lembaga lain selain dua organisasi di atas. “Kita juga bekerjasama dengan stakholder terkait yakni Kasatpol PP bersama anggota, bagian hukum Setda Balut, dari Kepolisian, jajaran stakholder Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan pihak Samsat,” kata Aswin.

Pilihan Redaksi :  SMKN 1 Tiloan Diharap Jadi Sekolah Spesialis Peternakan

Ia menambahkan, tujuan digunakannya atribut ini agar mudah dikenal oleh masyarakat, juga dari dua organisasi yang dilibatkan akan dapat menilai langsung sejauh mana pelaksanaan di lapangan. MAN

 

Baca Juga