PALU, MERCUSUAR – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), Faisal Mang, didampingi Kepala Dinas Perkimtan Sulteng, Abdul Haris Karim, Kepala Dinas PU dan Tata Ruang melalui Kepala Bagian Jalan dan Jembatan, Asbudianto, Juru Bicara Pusdatina Bencana, Adiman, menerima hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulteng, atas penyelenggaraan bencana provinsi, di ruang kerja Sekdaprov, Selasa (23/11/2021).
Tim Evaluasi BPKP dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan, Bambang Trisnadi dan anggota tim, Febi Andini Yulefti, Pratami Murti, Nugroho Sulistyanto, Laela Rahmi Fatria.
Tim Evaluasi BPKP itu terbentuk atas penyelenggaraan dan pendanaan penanggulangan bencana provinsi, yang dilaksanakan berdasarkan surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, Nomor: ST-564/PW19/2/2021.
Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan penguatan dan harmonisasi sistem regulasi dan tata kelola penanggulangan bencana perlu dilakukan, dan perlu penyusunan RPB dan master plan kawasan rawan bencana. RPB dan kebijakan penguatan investasi pengelolaan resiko bencana, dalam hal ini perlu pembangunan sistem peringatan dini terpadu multi ancaman, dan tersedianya standar logistic, serta peralatan yang tersedia pada BPBD.
“Perlu dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dalam bentuk desa tangguh, serta penyusunan data base kebencanaan yang terintegrasi dengan data base penduduk miskin,” ujar Bambang.
Sementara, Pj. Sekdaprov, Faisal Mang, mengucapkan terima kasih atas penyampaian hasil evaluasi kepada pemerintah provinsi, atas penyelenggaraan dan pendanaan penanggulangan bencana.
Ia meminta agar hasil evaluasi yang diberikan dapat disampaikan kepada pemerintah pusat, tepatnya di BNPB, agar dapat mengambil kebijakan strategis dan kongkrit, dalam hal mitigasi bencana di Sulteng.
“Daerah Sulawesi Tengah berada pada zona rawan bencana, sehingga perlu kajian yang yang utuh terkait dengan mitigasi bencana,” katanya.
Kemudian lanjut Faisal Mang, hasil kajian itu dapat diyakini bersama sebagai landasan kebijakan pemerintah ke depan, dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat bila terjadi bencana.
Harapannya, ada rekomendasi kepada pemerintah secara berjenjang untuk mempersiapkan data yang akurat.
“Kondisi masyarakat by name dan by adress yang akuntabel,” jelaa Faisal Mang.
Ia juga menyampaikan salam hangat dari Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura kepada Kepala Perwakilan BPKP, Bambang Trisnadi dan jajaran yang sudah memberikan masukan atas hasil evaluasi yang dilakukan. BOB