PKK Harus Hadir dengan Program Nyata

Wagub Sulteng, Reny A. Lamadjido menyampaikan sambutan pada pembukaan Rapat Konsultasi TP-PKK dirangkaikan peringatan HKG ke-54 PKK, di Palu, Kamis (19/11/2026). FOTO: BIRO ADPIM SETDAPROV SULTENG

PALU, MERCUSUAR – Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dituntut tidak berhenti pada aktivitas organisasi dan kegiatan seremonial. Lebih dari itu, gerakan yang bertumpu pada kekuatan keluarga tersebut, harus mampu menerjemahkan program pemerintah menjadi kerja nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pesan itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido saat membuka Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Provinsi Sulteng Tahun 2026, yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-54 PKK, di salah satu hotel di Palu, Kamis (19/11/2026).

Reny mengatakan, peringatan HKG PKK tidak semestinya dimaknai sebatas agenda tahunan. Momentum tersebut harus menjadi pengingat untuk memperbarui komitmen dan semangat pengabdian seluruh kader dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK.

Menurutnya, sepuluh program tersebut merupakan instrumen strategis untuk membangun keluarga yang beriman, berakhlak mulia, sehat, cerdas, mandiri, produktif, dan sejahtera. Karena itu, kader PKK diharapkan tidak hanya memahami program secara administratif, tetapi juga mampu menerjemahkannya menjadi kegiatan konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

“PKK ini merupakan ujung tombak di masyarakat, yang bisa membantu menyinergikan seluruh program pemerintah. Apa yang dikerjakan PKK pasti akan berdampak baik bagi masyarakat,” tegas Reny.

Ia mencontohkan kontribusi gerakan PKK dalam mendukung peningkatan cakupan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Reny mengapresiasi Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, yang dinilai konsisten mengingatkan pentingnya pelaksanaan program tersebut dalam berbagai kesempatan.

Reny juga mengapresiasi peran kader PKK, khususnya kelompok dasawisma, yang selama ini menjadi penggerak pendataan dan pendampingan keluarga di tingkat masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Reny juga menekankan pentingnya keberpihakan anggaran terhadap program PKK. Ia menilai, dukungan pembiayaan menjadi salah satu faktor penting agar gerakan pemberdayaan keluarga dapat berjalan optimal hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Perhatian pemerintah, lanjut dia, juga perlu diarahkan kepada keluarga yang berada dalam kelompok masyarakat paling rentan, terutama rumah tangga pada desil satu dan dua.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Sulteng, Sry Nirwanti Bahasoan menekankan HKG ke-54 PKK harus menjadi momentum memperkuat komitmen organisasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program di seluruh tingkatan.

Ia menilai, keberadaan PKK selama lebih dari lima dekade telah memberikan kontribusi nyata sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat.

“Keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang maju, mandiri, sehat, dan sejahtera,” ujar Sry. */IEA

Pos terkait