SIGI, MERCUSUAR – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) kabupaten dapat berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan dan berpartisipasi mendorong keluarga-keluarga yang kurang mampu di pedesaan untuk ikut serta dalam kegiatan.
Sementara dalam proses pembangunan,TP PKK diarahkan untuk menjadi pelaku pembangunan yang benar-benar tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi dan paham program-program, serta kebijakan pemerintah.
Demikian dikatakan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesramas Setdakab Sigi, Andi Ilham membacakan sambutan Bupati Sigi saat membuka Rapat Konsultasi (Rakon) PKK Sigi bertema ‘Peran TP PKK dalam mencegah stunting melalui 10 program PKK’ di aula Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Sigi di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Sabtu (26/10/2019).
Dikatakannya, rakon PKK Sigi merupakan salah satu wadah untuk membahas dan mengevaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK, guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.
“Diimbau pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja PKK agar lebih terbuka dalam melaksanakan program-programnya,” ujar Asisten.
Ketua PKK Sigi, Hazizah M Irwan mengatakan Rakon yang dilaksanakan setiap tahun bertujuan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi antara PKK kabupaten dan kecamatan.
Rakon, katanya, untuk mengevaluasi gerakan PKK melalui kegiatan pelaksanaan 10 program pokok PKK yang ada di kecamatan, sesuai hasil Rakernas ke VIII PKK tahun 2015, serta menyelaraskan kegiatan-kegiatan PKK dengan sektor terkait dalam upaya mendukung percepatan pencapaian program pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga.
Menurutnya, penjabaran 10 program pokok PKK seharusnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi, mengingat tim penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah.
Ketua Panitia, Sitti Sudarmi dalam laporannya mengatakan maksud dan tujuan Rakon PKK Sigi adalah mendukung pemerintah kabupaten untuk memperkuat posisi, baik peran dan fungsi gerakan PKK dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat maju, mandiri berbasis ekonomi kerakyatan.
“Konsolidasi TP PKK dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum, serta untuk peguatan dan penyempurnaan lembaga PKK lebih kuat dan strategis dalam sistem pemerintahan dengan dukungan sistem anggaran yang proporsional,” ujarnya. AJI
