BUNGKU, MERCUSUAR – Perusahaan Listrik Negera (PLN) Cabang Bungku, Kabupaten Morowali selama ini dianggap hanya mengejar profit atau keuntungan semata, dengan mengabaikan hak pelanggan. Hal itu ditegaskan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali, Gafar Hilal, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang membahas tentang kritis listrik di Morowali yang dihadiri Kepala PLN Bungku, Amirul Huda, Ketua DPRD Morowali, Kuswandi dan beberapa anggota DPRD lainnya, seperti Hadianto, Putra Bonewa, Kepala Dinas Perumahan Daerah, Sukri, Perwakilan Polres dan Dandim serta Aliansi Masyarakat Morowali (AMM), di Ruang Aspirasi, Kamis (18/11/2021).
Menurut Gafar, hal itu sangat disayangkan sebab selama ini pelayanan PLN Bungku masih jauh dari harapan. Selama 13 bulan, masyarakat Morowali masih merasakan pemadaman listrik dan pertemuan terkait persoalan tersebut telah, dilakukan tiga kali di DPRD.
“PLN sangat tegas soal penagihan, tetapi pelayanannya sangat buruk. Baru dua minggu menunggak langsung dicabut meteran,” katanya.
Menurut Gafar, jika merujuk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, masyarakat sebagai konsumen punya hak yang sama terkait pelayanan. Belum lagi jika ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
“Di UU, memerintahkan PLN agar memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Nyata sekarang tidak,” katanya lagi.
Sehingga dengan tegas, Gafar menganggap Kepala PLN, Amirul Huda gagal memimpin perusahaan tersebut.
Hal yang sama ditegaskan Ketua DPRD Morowali, Kuswandi. Tanpa menjelaskan alasannya ucapannya, ia menganggap karena keuntungan mengejar profit tersebut, PLN sampai-sampai tidak mau bekerjasama dengan PT. IMIP untuk penambahan daya.
“Saya tahu betul, sebenarnya PLN yang tidak mau menerima daya dari PT IMIP, karena kepentingan profit,”ujar Kuswandi sambil melirik tajam ke Amirul Huda.
Selama ini, telah terjadi kerjasama antara penambahan daya antara PLN dan PT IMIP sebesar 5 mega watt. Namun, belakangan besaran daya tersebut tidak mampu membendung besarnya kebutuhan listrik di Morowali, sehingga defisit terus terjadi dalam satu tahun belakangan ini.
Bagi anggota DPRD Morowali, Hadianto, PLN tidak punya tanggung jawab sebagai perusahaan yang menyediakan layanan. Namun hanya mengejar keuntungan semata.
“Harus ada antisipasi oleh PLN bila sudah diketahui akan terjadi lonjakan pelanggan,” bebernya.
Sementara anggota DPRD lainnya, Putra Bonewa meminta agar pemerintah daerah (pemda) membuka koordinasi dengan PLN, untuk mencarikan solusi terkait persoalan yang dihadapi PLN.
“PLN bisa minta bantuan pemda untuk memfasilitasi (pertemuan dengan PT IMIP). Cuma mungkin karena tidak ada koordinasi yang bagus,”ujarnya lagi.
Menurut dia, bila dilakukan kerjasama dengan PT IMIP untuk penambahan daya. Ia yakin seluruh wilayah Morowali akan menyala dengan daya yang berlimpah-limpah dari PT. IMIP.
“Saran saya PLN jangan sungkan-sungkan kepada pemda dan pemda jangan tutup mata,” tegasnya.
Namun, Asisten I Pemkab Morowali, Rizal Baduddin menjelaskan, selama ini pihaknya sudah menunggu-nunggu koordinasi PLN untuk membuka keran kerjasama dengan PT IMIP, untuk penambahan daya. Akan tetapi, pihak PLN masih saja diam.
“Pada pertemuan kedua di Mei dengan persoalan yang sama, Pemkab meminta PLN, agar melakukan kerjasama dengan PT IMIP. Tapi kami tunggu-tunggu, tidak ada informasi dari PLN. Kan tidak mungkin saya (pemda) menawarkan langsung dengan PLN, berarti kami sudah terlalu jauh mengatur,” kata Rizal.
Hari itu, karena pembahasan lebih mengerucut ke peran PLN, Kuswandi meminta agar Amirul Huda mengundurkan diri, bila tidak mampu menyelesaikan persoalan listrik hingga akhir November seperti yang dijanjikan pihak PLN.
“Kalau bapak mampu selesaikan, berarti kami apresiasi, tapi kalau tidak tanpa minta dicopot bapak baiknya mengundurkan diri,”pintaKuswandi.
Kepala PLN Bungku, Amirul Huda menjelaskan pada dasarnya pihaknya telah menyampaikan persoalan krisis daya yang akan dihadapi PLN Bungku bila terjadi penambahan pelanggan, pada pertemuan dengan petinggi-petinggi PLN tahun 2020. Dengan meminta penambahan mesin kepada PLN Pusat.
“Dan pas sekali momennya mesin dikirim dari Lambuya, Kendari di tahun 2021 oleh PLN Manado,” jelasnya.
Perlu diketahui, tambah Amirul, Morowali telah menjadi perhatian PLN Pusat karena menempati posisi nomor satu pertumbuhan pelanggan di Sulteng.
“Supaya diketahui, PLN Bungku tidak ingin berlama-lama menggunakan mesin Pembangkit Tenaga Listrik Diesel (PLTD), kami sedang mengusahakan pembebasan lahan di lokasi Kota Terpadu Mandiri,” jelasnya lagi.
Sementara saat ini masih diupayakan pembebasan lahan dan diperkirakan akan selesai di tahun 2022. Di lokasi itu akan dibangun gardu induk. Sehingga aliran listrik otomatis akan diambil dari Sulewana.
“Sedangkan kerjasama dengan PT IMIP untuk menambahan daya, dalam minggu ini kami akan upayakan adanya penambahan daya sebesar 5 mega watt,” ungkap Amirul.
Dalam kesempatan itu, Kuswandi sekaligus mengklarifikasi informasi-informasi yang beredar di masyarakat tentang tanggung jawab Pemda terhadap wilayah-wilayah kepulauan yang belum teraliri listrik.
Nyatanya menurut dia, hal itu tidak benar. Seluruh wilayah kepulauan saat ini telah teraliri listrik seperti Kecamatan Menui Kepulauan dan Bungku Selatan.
“Pemkab sudah berupaya listrik teraliri di sana. Menurut saya, kondisi di sana lebih jauh dari sebelumnya. Bila dulu hanya bisa teraliri selama enam jam. Sekarang sudah 12 jam,” ungkap Kuswandi.
Sementara wilayah lainnya seperti di Pulau Paku, juga saat ini sedang diupayakan adanya pembangunan jaringan. Begitu juga di Tanjung Tiram. Semua itu dilakukan untuk menjawab kebutuhan listrik di daerah kepulauan.
“Menurut kita itu kurang, tapi saya berani katakan itu sudah kondisi yang baik untuk mereka,”tutupnya. INT
