PLN Bungku Dianggap Hanya Kejar Profit

PLN-37ce3b2a

BUNGKU, MERCUSUAR – Perusahaan Listrik Negera (PLN) Cabang Bungku, Kabupaten Morowali selama ini dianggap hanya mengejar profit atau keuntungan semata, dengan mengabaikan hak pelanggan. Hal itu ditegaskan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali, Gafar Hilal, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang membahas tentang kritis listrik di Morowali yang dihadiri Kepala PLN Bungku, Amirul Huda, Ketua DPRD Morowali, Kuswandi dan beberapa anggota DPRD lainnya, seperti Hadianto, Putra Bonewa, Kepala Dinas Perumahan Daerah, Sukri, Perwakilan Polres dan Dandim serta Aliansi Masyarakat Morowali (AMM), di Ruang Aspirasi, Kamis (18/11/2021).

Menurut Gafar, hal itu sangat disayangkan sebab selama ini pelayanan PLN Bungku masih jauh dari harapan. Selama 13 bulan, masyarakat Morowali masih merasakan pemadaman listrik dan pertemuan terkait persoalan tersebut telah, dilakukan tiga kali di DPRD.

“PLN sangat tegas soal penagihan, tetapi pelayanannya sangat buruk. Baru dua minggu menunggak langsung dicabut meteran,” katanya.

Menurut Gafar, jika merujuk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, masyarakat sebagai konsumen punya hak yang sama terkait pelayanan. Belum lagi jika ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Di UU, memerintahkan PLN agar memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Nyata sekarang tidak,” katanya lagi.

Sehingga dengan tegas, Gafar menganggap Kepala PLN, Amirul Huda gagal memimpin perusahaan tersebut.

Hal yang sama ditegaskan Ketua DPRD Morowali, Kuswandi. Tanpa menjelaskan alasannya ucapannya, ia menganggap karena keuntungan mengejar profit tersebut, PLN sampai-sampai tidak mau bekerjasama dengan PT. IMIP untuk penambahan daya.

“Saya tahu betul, sebenarnya PLN yang tidak mau menerima daya dari PT IMIP, karena kepentingan profit,”ujar Kuswandi sambil melirik tajam ke Amirul Huda.

Selama ini, telah terjadi kerjasama antara penambahan daya antara PLN dan PT IMIP sebesar 5 mega watt. Namun, belakangan besaran daya tersebut tidak mampu membendung besarnya kebutuhan listrik di Morowali, sehingga defisit terus terjadi dalam satu tahun belakangan ini.

Bagi anggota DPRD Morowali, Hadianto, PLN tidak punya tanggung jawab sebagai perusahaan yang menyediakan layanan. Namun hanya mengejar keuntungan semata.

“Harus ada antisipasi oleh PLN bila sudah diketahui akan terjadi lonjakan pelanggan,” bebernya.

Sementara anggota DPRD lainnya, Putra Bonewa meminta agar pemerintah daerah (pemda) membuka koordinasi dengan PLN, untuk mencarikan solusi terkait persoalan yang dihadapi PLN.

Pos terkait