BANGGAI, MERCUSUAR – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menerima pegawai baru pengangkatan 100 persen. Pegawai baru dengan penempatan Kabupaten Banggai ini mengikuti apel Deklarasi Janji Kerja 2019 di Lapangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Luwuk, Senin (14/1/2019). Kepala Lapas Luwuk Soetopo Barutu, A.Md.I.P, S.Sos, M.Si bertindak sebagai inspektur upacara.
Hadir pula Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Luwuk, Kepala Imigrasi Luwuk, seluruh Staf Lapas, Bapas dan Imigrasi.
Jumlah PNS Kemenkumham pengangkatan 100 persen PNS sebanyak 38 orang, terdiri dari Pegawai Lapas 25 orang, Pegawai Bapas 8 orang, dan pegawai Imigrasi Luwuk 5 orang.
Menteri Hukum dan HAM dalam sambutannya yang dibacakan Kalapas Luwuk menyatakan apel Deklarasi Janji Kerja 2019 adalah bagian dari langkah pertama Kemenkumham mengokohkan komitmen untuk mewujudkan good governance yang diharapkan akan berkontribusi positif bagi pembangunan hukum dan HAM di Indonesia.
“Deklarasi janji kerja yang sudah kita ucapkan tadi adalah bentuk komitmen dalam melaksankan target–target yang telah disepakati. Demikian juga dengan pencanangan zona integritas dan penandatanganan fakta integritas adalah bagian dari ikhtiar kita mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM terus beintegritas dan bersih dari korupsi,” tambahnya.
Melalui kegiatan secara nasional tersebut, juga diserahkan SK pengangkatan sebagai PNS kepada 17.521 orang hasil rekrutmen 2017, dan SK CPNS kepada 1.985 orang CPNS hasil rekrutmen 2018. Mereka adalah ASN dan calon ASN Kemenkumham yang telah lulus seleksi dan telah menempuh pentahapan pembinaan yang dilakukan secara terus menerus.
Menteri menambahkan, tantangan ke depan semakin besar yang untuk melaluinya dibutuhkan sikap mental yang baik, sinergitas dan kolaborasi yang kuat. Tahun 2019 ini Kemenkumham mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 13,3 triliun. Ia berharap pengelolaan keuangan harus akuntabel. “Demikian juga dengan penataan dan penertiban aset yang menjadi Barang Milik Negara (BMN) juga harus dilakukan secara akuntabel,” tambahnya.
Jajaran Kemenkumham juga turut berempati atas terjadinya berbagai musibah bencana alam di beberapa lokasi di Indonesia.
“Karateristik alam kita memang rawan akan terjadinya bencana. Oleh karenanya, pada hari ini juga diserahkan bantuan berupa tenda darurat kepada 33 kantor wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia. Harapan kami, tenda ini mampu memberikan pertolongan awal bagi pengungsi atau penduduk apabila muncul bencana alam yang tidak diduga sebelumnya,” jelas menteri. MAM
