POSO MERCUSUAR – Sebuah terobosan kembali dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso melalui BKAD, Bapelitbangda dan Kominfo dengan meluncurkan program aplikasi elektronik planning (e-planning) dan elektronik budgeting (e-budgeting) yang terintegrasi. Program itu diklaim yang pertama kalinya di Sulteng.
Diketahui, program tersebut diluncurkan Pemkab Poso saat pelaksanaan apel bersama yang dilaksanakan setiap hari Senin di Halaman Kantor Bupati Poso, Senin (16/9/2019) lalu. Launching ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan dari Bupati Poso kepada Kepala Bapelitbangda Poso, Heningsih Tampai; Kepala BKAD Poso Sukimin dan Kadis Kominfo Poso, Markarma Lasimpala.
“Untuk program ini, Kabupaten Poso yang pertama di Sulteng menerapkan aplikasi e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi,” ujar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Poso Sukimin SH M.Si, Selasa (17/9/2019).
Menurutnya, aplikasi e-planning dan e-budgeting memuat soal program perencanaan pembangunan termasuk anggaran yang akan dibutuhkan. “Dengan adanya aplikasi ini, program yang sudah direncanakan untuk tahun depan, tidak bisa diutak-atik lagi. Kalaupun ada perubahan, tidak bisa bergeser dari program yang sudah ada,” katanya.
Program itu juga menjadi rujukan atau bahan yang akan disampaikan dalam proses pembahasan angaran dengan anggota DPRD. “Jadi ini bentuk konsistensi perencanaan yang dilakukan Pemkab Poso. Dan ingat semua yang masuk dalam aplikasi ini merupakan bahan yang diperoleh dari Musrembang, baik di tingkat desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten,” tambahnya.
E-planning dan e-budgeting, tambah Sukimin, juga merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dirumuskan menjadi RAPBD, lalu ditetapkan dalam APBD. “Kita berharap dengan adanya e-planning dan e-budgeting ini, pola penyusunan perencanaan dan anggaran bisa jauh lebih efesien. Ini bagian dari program e-government dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan keuangan daerah, sehingga tidak ada lagi perencanaan dan anggaran yang tidak melalui mekanisme yang ada,” tandas Sukimin.
Lanjutnya, program itu juga merupakan implementasi dari program yang disampaikan KPK dalam penatakelolaan keuangan daerah di seluruh Indonesia. “Makanya launching ini juga sudah disampaikan langsung ke KPK. Dan KPK sangat apresiatif dengan porgram yang sudah dilakukan oleh Pemkab Poso ini,” katanya.
Sementara Wakil Bupati Poso, Samsuri mengatakan peluncuran program e-planning dan e-budgeting merupakan bentuk pelayanan prima yang akan diwujudkan oleh Pemkab Poso dengan berbagai inovasi, gebrakan serta perubahan-perubahan.
“Penerapan e-planning dan e-budgeting ini merupakan aplikasi untuk mengawal regulasi, mendorong transpransi atau akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang disesuaikan dengan perkembangan zaman,” jelasnya. ULY
