DONGGALA, MERCUSUAR – Partisipasi aktif masyarakat di desa dalam penyusunan program pemulihan pascabencana dan pembangunan ketangguhan masyarakat dinilai sangat penting untuk terus didorong, agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan maksimal.
Untuk mendukung hal tersebut, JMK YLBH APIK Provinsi Sulteng melakukan fasilitasi pertemuan dan koordinasi antara pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala di Kantor Desa Walandano, Selasa (22/2/2021).
“Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan sosialisasi program inklusi bersama pemerintah dan pemerintah desa, dalam membangun ketangguhan di Kabupaten Donggala lewat Unit Pelaksana Teknis, dan pemerintah desa berperan secara optimal dan bersinergi dalam membangun ketangguhan masyarakat di Kabupaten Donggala,” jelas Direktur YLBH APIK Sulteng, Nining Rahayu.
Selain itu, lanjutnya, Integrasi RKP-Desa dan APBDes yang inklusi untuk tahun anggaran 2021 disusun untuk membangun ketangguhan masyarakat, pemkab dan pemerintah desa di Kabupaten Donggala.
Menurutnya, UU Desa membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam forum-forum perencanaan pembangunan di desa. Namun, terbukanya peluang partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya bisa didapatkan oleh kelompok rentan di desa, karena adanya sejumlah hambatan.
Padahal, menurutnya, secara formal kelompok rentan merupakan salah satu unsur masyarakat yang harus diundang dalam musyawarah desa sesuai dengan PP Nomor 43 tahun 2014. Namun, dalam praktiknya kelompok-kelompok seperti ini masih mengalami berbagai hambatan untuk berpartisipasi.
Pada kegiatan tersebut, setiap perwakilan delapan desa di Kecamatan Balaesang Tanjung diberikan kesempatan untuk memberikan presentasi.
“Pihak Unit Pelaksana Teknis Kecamatan dan Balai Penyuluh Pertanian kami dorong untuk dapat membantu masyarakat dalam melakukan integrasi program. Tentunya bekerjasama dengan Lembaga Kemanusiaan yang melakukan seperti JMK YLBH APIK Sulteng di tingkat Kecamatan. Untuk di tingkat desa, bersama dengan kepala puskesmas kami mendorong integrasi program desa mengenai sanitasi, PHBS dan pencegahan stunting,” tambah Program Manager Respond-DRR JMK YLBH APIK Sulteng, Ichan pada kegiatan yang turut dihadiri, antara lain Camat Balaesang Tanjung, Balai Penyuluh Pertanian (BPP), Kepala Puskesmas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), PAMSIMAS, para Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Forum Kelompok Rentan Kecamatan, Forum Ekonomi Desa, Komite Air dan Forum Pengurangan Risiko Bencana.
Ia berharap, melalui kegiatan tersebut dapat terbangun peran optimal dari pemerintah desa dan kecamatan dalam membangun ketangguhan, tersosialisasikannya program inklusi serta terciptanya program desa dalam dokumen RKP-Desa dan APB-Desa yang inklusif, dalam membangun ketangguhan masyarakat di Kabupaten Donggala secara umum. IEA/*
