PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara (Morut) bersama Poso berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama lima tahun berturut-turut.
Hal itu terungkap dalam penyerahan LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sulteng tahun 2023, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng, di Palu, Senin (27/5/2024).
Bupati Morut, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi mengatakan bersyukur prestasi tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.
“Puji Tuhan, kita bisa mempertahankan dan semakin memperbaiki kinerja keuangan dan pelaporan, berdasarkan sistem akuntansi pemerintah,” ujar Delis.
Kesuksesan tersebut, kata Delis yang bersama Wakil Bupati H. Djira memimpin Morut sejak 30 April 2021, adalah hasil kerja bersama seluruh aparatur Pemkab di semua tingkatan dan unit kerja.
Ia juga berterima kasih kepada jajaran BPK RI Perwakilan Sulteng, yang terus memberikan petunjuk dan arahan, sehingga LKPD Kabupaten Morut bisa terus mendapat opini WTP.
“Kami terus bertekad untuk semakin memperbaiki kinerja dan sistem pelaporan LKPD, sesuai standar-standar akuntansi pemerintah,” tandas Delis.
Sementara itu, Pemkab Poso juga meraih Opini WTP LKPD selama enam kali, dengan lima tahun di antaranya diraih secara berturut-turut hingga tahun 2023.
Bupati Poso, Verna G.M Inkiriwang, mengatakan capain tersebut merupakan hal yang luar biasa. Ia mengucapkan rasa syukur atas prestasi tersebut, juga mengapresiasi seluruh jajaran Pemkab yang telah bekerja keras menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
“Penghargaan WTP ini merupakan bukti komitmen kami dalam mengelola keuangan daerah dengan baik, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Prestasi ini juga menunjukkan kerja sama yang solid, antara seluruh elemen pemerintahan dan legislatif di Kabupaten Poso,” ujar Verna.
Ia berharap, capaian WTP saat ini dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat, dengan mengedepankan prinsip akuntabel dan transparan.
“Dengan diterimanya predikat WTP untuk keenam kalinya, Kabupaten Poso semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Indonesia. Prestasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan publik, dan pembangunan daerah yang lebih baik di masa mendatang,” tandasnya. SEM/ULY
