PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng memaparkan perkembangan dan penanganan COVID-19 di Sulteng.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulteng, Rusli Dg Palabbi bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulteng dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Rapat Koordinasi (Rakor) Kajian Daerah di wilayah Sulteng bersama Tim Kajida Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Laksamana Madya TNI Harjo Susmoro beserta rombongan saat di ruang Polibu Kantor gubernur Sulteng, Kamis (12/11/2020).
Dalam sambutan tertulis Gubernur Sulteng yang dibacakan Wagub memaparkan bahwa sesuai data terakhir Pusdatina COVID-19 provinsi per hari Rabu 11 November 2020, jumlah kasus kumulatif positif sebanyak 1.114 pasien dengan penambahan 37 kasus baru. Pasien kumulatif sembuh sebanyak 812 orang dengan penambahan 11 pasien sembuh.
Adapun jumlah pasien yang meninggal sampai dengan Selasa 10 November mencapai 44 jiwa dengan penambahan 1 orang pasien. “Saat ini yang masih menjalani perawatan sebanyak 258 orang pasien, dan jumlah spesimen yang masih menunggu hasil proses laboratorium (lab) sebanyak 150 pasien,” ungkap Wagub.
Bertepatan dengan kunjungan kerja Kepala BNPB RI beberapa hari yang lalu, Wagub mengemukakan bahwa Sulteng kembali mendapat bantuan kesehatan dari Satgas COVID-19 Nasional.
Batuan itu, di antaranya ventilator dua unit, hand sanitizer 20 jeriken, masker kain 150 ribu lembar, masker medis 20 ribu lembar, masker KN95 20 ribu lembar, APD premium 10.000 dan lain-lain.
Lanjut Wagub, hasil pantauan sistem realtime Satgas COVID-19, terungkap bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Sulteng memakai masker baru 78% dan jaga jarak 75%. Selain itu, dari beberapa lokasi, seperti perumahan, restoran, pasar, pusat wisata dan tempat-tempat olahraga, sesuai keterangan dari sistem teridentifikasi sebagai titik-titik dimana masyarakat kurang mematuhi protokol kesehatan (Prokes). “Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah adalah bagaimana mengintensifkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai gerakan menggunakan masker, mencuci tangan dan Menjaga jarak atau 3 M, dan juga Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor: 32 Tahun 2020 sebagai instrumen dalam rangka pendisiplinan dan penegakkan Prokes, khususnya di wilayah Sulteng,” jelasnya.
Kendala lainnya, kata Wagub, adalah upaya mengoptimalkan tracking di kabupaten dan kota agar semakin cepat untuk mendeteksi para OTG dan juga mempercepat proses pemeriksaan laboratorium, supaya pasien-pasien yang positif jadi lebih cepat diisolasi. “Lebih cepat ditangani petugas medis, dengan begitu maka peluang kesembuhan pasien akan tetap terjaga,” katanya.
Terkait persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, lanjut Wagub, ia memaparkan bahwa secara global Pilkada serentak di Sulteng akan dilaksanakan di tujuh kabupaten dan satu kota. “Untuk pemilihan Bupati dan Wali Kota, serta provinsi untuk pemilihan Gubernur. Sementara jumlah DPT sebanyak 2.022.191 pemilih,” ungkap Wagub.
Dia juga menyampaikan secara rinci jumlah tenaga kerja asing yang terdata sampai 10 Oktober 2020 sebanyak 6.827 orang, paling banyak berada di Kabupaten Morowali dengan jumlah 5.887 orang dan paling sedikit di Poso satu orang. Adapun persebarannya pada sektor-sektor, meliputi pertambangan nikel, pariwisata atau hotel, tambak, industri pengolahan amoniak dan pengolahan breket.
Sementara untuk mitigasi bencana, Wagub mengemukakan bahwa BPBD Provinsi Sulteng selaku leading sector penanganan bencana setiap tahunnya telah mengadakan penyusunan dokumen rencana kontinjensi di setiap kabupaten dan kota, berdasarkan tingkat yang paling rawan bencana.
Selain itu, BPBD juga mengadakan simulasi penanggulangan bencana untuk melihat kesiapan personel dan kesiapan sumber daya yang ada di masing-masing kabupaten dan kota. “BPBD juga selalu mengadakan sosialisasi penanggulangan bencana di kabupaten dan kota,” kata Wagub.
Sementara, Sekjen Wantannas, Laksamana Madya TNI Dr Harjo Susmoro mengatakan kunjungan mereka tidak sedang melaksanakan pengawasan atau pemeriksaan, untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah.
“Yang kira-kira bisa kami ajukan secara nasional melalui Wantannas yang memiliki tugas membantu Presiden selaku Ketua Dewan Keamanan Nasional,” ujarnya yang didampingi didampingi, Staf Ahli Bidang Hukum, Irjen Komarul Zaman; Pembantu Deputi Urusan Strategi Nasional, Kedeputian Politik dan Strategi, Marsma TNI Bayu Roostono; Analis Kebijakan Bidang Evaluasi dan Toleransi Resiko Pembangunan Nasional, Kolonel Inf Frans Thomas; Analis Kebijakan Bidang Monitoring dan Evaluasi Politik Nasional, Dr Ulmi Listyaningsih; serta Analis Kebijakan Bidang Rencana Pembangunan Jangka Sedang dan Pendek, Sindu Utomo itu.
Dalam paparannya, Sekjend Wantannas menekankan diperlukan suatu lembaga yang bertanggung jawab terhadap terjaminnya stabilitas keamanan nasional. Tujuannya untuk menjamin terselenggaranya pembangunan nasional guna mewujudkan tercapainya kesejahteraan nasional.
Berdasarkan Keppres Nomor: 101 Tahun 1999, sambungnya, Wantannas merupakan lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas Wantannas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Sementara Setjend Wantannas merupakan lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas. “Tugas Setjend Wantannas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa fokus kajian Wantannas kesiapan Pilkada sertentak 2020, penanganan pandemi COVID-19, rehabilitasi bencana 2018 dan penanganan TKA, dengan objek Pemprov Sulteng, Polda Sulteng, Korem 132/Tdl, Lanal Palu, KPU Kota Palu, Bawaslu Palu, BPBD Palu dan Disnakertrans Sulteng. BOB
