MORUT, MERCUSUAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Utara (Morut) melalui rapat pleno telah menetapkan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 tingkat DPRD Kabupaten (Dekab) Morut, Kamis (9/5/2019) dini hari.
Berdasarkan hasil rekapitulasi, Partai Golkar, NasDem dan PKB menjadi partai tiga besar perolehan suara .
Ketua KPU Morut, Yusri Ibrahim saat membacakan keputusan hasil rekapitulasi menetapkan perolehan partai politik (Parpol) pada Pemilu tingkat Kabupaten Morut hasil pleno berdasarkan DB 1, tiga partai suara tertinggi, yakni Golkar 19.175 suara, NasDem 10.048 suara dan PKB 8.249 suara. Perolehan sura itu tersebar di tiga daerah pemilihan (Dapil).
Berdasarkan perolehan suara itu, maka dapat dipastikan bahwa tiga partai tersebut merebut kursi pimpinan Dekab Morut dengan jumlah perolehan kursi, masing-masing Partai Golkar tujuh kursi, NasDem empat dan PKB empat kursi.
Sementara sebaran kursi untuk Dekab Morut periode tahun 2019-2024 pada setiap dapil, yakni Dapil I yang memiliki kuota sembilan kursi Partai Golkar dan NasDem masing-masing dua kursi, serta PKB, PDIP, Demokrat, Perindo dan PKS maing-masing satu kursi.
Dapil II yang menyiapkan kuota tujuh kursi, Partai Golkar dan PKB masing-masing dua kursi, sedangkan NasDem, Gerindra dan PBB masing-masing satu kursi. Kemudian Dapil III yang menyiapkan kuota Sembilan kursi, Partai Golkar meraih tiga kursi, sementara NasDem, PKB, PDIP, Gerindra, Perindo dan Hanura masing-masing memperoleh satu kursi.
Dikatakan Yusri Ibrahim, KPU bersama Bawaslu Morut telah bekerja maksimal menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan netralitas, sehingga Pemilu di Morut berjalan lancar, aman, damai dan kondusif.
“KPU bersama Bawaslu juga telah bekerja secara transparan, jujur dan adil memungkinkan masyarakat untuk mengawasi pemilu secara terbuka bagi masyarakat umum,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Morut, Andi Zainuddin membenarkan bahwa pelaksanaan pemilu di daerah itu berjalan lancar dan damai.
Hanya saja, dalam perjalanan pelaksanaan pemilu di Morut juga ada kendala dan permasalahan yang timbul, salah satunya minimnya sumber daya manusia (SDM) penyelenggara ditingkat Desa.
“Tetapi masalah ini dapat kami atasi. Khusus pelanggaran pemilu saat ini kami sedang mengusut dua kasus politik uang bersama dengan Gakkumdu. Nanti hasilnya akan kami release,” katanya. VAN
