PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng, Longki Djanggola menyatakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 mengalami perubahan, serta akan fokus pada sejumlah sektor sebagai imbas pendemi COVID-19 yang berdampak negatif bagi perekonomian seluruh kabupaten dan kota di Sulteng, terutama bagi sektor-sektor terdampak virus tersebut.
“Antara lain meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) dan kualitas sarana prasarana kesehatan, meningkatkan investasi infrastruktur pariwisata dan industrialisasi pangan,” katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2021 secara virtual yang diikuti kepala daerah di Sulteng dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Kantor Gubernur Sulteng di Palu, Senin (27/4/2020).
Sektor-sektor itu, lanjutnya, selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional 2021 yang fokus pada pemulihan industri, pariwisata dan investasi, penguatan sistem kesehatan nasional.
“Kemudian pemulihan ekonomi daerah pada empat sektor terdampak, yaitu rumah tangga, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), korporasi dan keuangan,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur juga menyebut bahwa program kegiatan yang diselenggarakan pada 2021 mesti selaras dengan 20 ‘major project’ yang menjadi prioritas nasional atau Pemerintah Pusat di Sulteng.
Diantaranya, pembangunan ruas jalan Gimpu-Peana-Kalamanta di Sulteng dan Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan; pengembangan dan peningkatan status Bandar Udara Mutiara Sis Al Djufri Palu.
Pengembangan dan peningkatan status pelabuhan penyeberangan Taipa di Kota Palu; kajian pembangunan jalan tol Tambu-Kasimbar di Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong; serta pembangunan pelabuhan kapal fery di Tambu dan Kasimbar.
Kemudian, peningkatan ruas jalan Kabupaten Buol-Tolitoli-Donggala-Kawasan Ekonomis Khusus (KEK) Palu dan dukungan air bersih do KEK Palu; pengembangan pendidikan vokasi berbasis pangan, tambang, pariwisata dan navigasi.
“Saya berharap agar forum Musrenbang secara virtual ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai sinergitas antara program dan kegiatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang akan dilaksanakan tahun 2021,” imbau Gubernur.
Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) diwakili Staf Khusus Pemerintahan, Prof Muhlis Hamdi menyampaikan apresiasi atas indikator pertumbuhan ekonomi Sulteng 2019 yang mencapai 7,15 persen atau lebih tinggi dari nasional yang 5,02 persen dan gini rasio 0,330 poin atau lebih rendah dari nasional yang 0,380 poin.
Namun Muhlis juga menyorot angka kemiskinan daerah yang masih tinggi daripada nasional, yaitu 13,48 persen berbanding 9,22 persen.
Olehnya itu, Ia minta perhatian para kepala daerah se Sulteng supaya bekerja lebih keras lagi untuk mengentaskan kemiskinan.
Pada kesempatan itu, Muhlis juga mengucapkan terima kasih dengan telah diserahkannya laporan realokasi APBD Sulteng untuk penanganan wabah COVID-19 ke Mendagri pada 18 April lalu.
Dengan realokasi itu, Ia berharap pemda menyinkronkan RKPD dan RKP nasional dalam memanfaatkannya.
“Ini adalah perang melawan musuh tidak terlihat yang pandeminya paling luas dalam sejarah manusia,” ujar Muhlis. BOB/*
