PALU, MERCUSUAR – Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng, Mohammad Hidayat Lamakarate mengharapkan dukungan United Nations Population Fund (UNFPA) dalam pendataan terkait alasan warga korban yang masih tinggal di shelter.
“Pertama, apa (data) yang menjadi alasan masyarakat tetap ingin tinggal di shelter, hingga tidak menempati Huntara (hunian sementara) yang sudah dibangun,” ujarnya saat menerima kunjungan perwakilan United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Population Fund (UNFPA) di ruang kerjanya, Rabu (24/4/2019).
Selain itu, juga data kebutuhan masyarakat yang berada di huntara khususnya, yang sebelumnya memiliki usaha. Tujuannya untuk dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Pada pertemuan itu, Sekdaprov menyampaikan apresiasi dan terima kasih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng atas dukungan dari UNDP, UNFPA dan IOM dalam meningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pusdatina dan kinerjanya pada masa rehabilitasi (rehab) dan rekonstruksi (rekon) pemulihan dampak bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong (Padagimo) pada 28 September 2018 silam.
Diungkapkan Sekdaprov, dalam waktu dekat Gubernur Sulteng, Longki Djanggola akan mengesahkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Aksi Rehab Rekon Dampak Bencana Sulawesi Tengah. “Kami berharap semoga UNDP dapat merealisasikan rencana tersebut. Bapak Gubernur sangat mendukung sumber data Bencana dari Pusdatina,” ujarnya.
Perwakilan UNFPA, Richard Makalew mengatakan akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah (Pemda) dalam percepatan pemulihan akibat dampak bencana.
Pihaknya terus memberikan bantuan kepada ibu-ibu hamil di pengungsian serta akan melakukan pendataan masyarakat di pengungsian. “Pendataannya mengenai apa yang menjadi kebutuhan dasar dibutuhkan, untuk selanjutnya dapat disampaikan pada pemerintah dan lembaga hingga menjadi bahan masukan penanggulangannya,” kata Richard.
Perwakilan UNDP, Budhi Silaen menambahkan bahwa komitmen mereka pada Pemprov untuk terus mengawal proses pemulihan pascaencana sampai tuntas. Selanjutnya akan memberikan dukungan terhadap kinerja Pusdatina untuk data dan informasi tunggal ihwal perencanaan serta akan mengambil peran dalam pembangunan infrastruktur pada masa rehab dan rekon. Dimana dalam prosesnya UNDP akan bekerjasama dengan Pemerintah Jerman. “Kami akan melihat rencana aksi rehab rekon, untuk kami ambil kegiatan apa yang akan laksanakan,” ujar Budhi. BOB
