PALU, MERCUSUAR – Provinsi Sulteng menjadi satu dari tiga provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, terutama pada sektor pengolahan dan pertambangan khususnya di Kabupaten Morowali.
Kedepan diharapkan beberapa sektor lainnya juga mengalami peningkatan, misalnya perikanan, industri, dan sebagainya secara berkelanjutan.
Demikian dikatakan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulteng, Irfa Ampri saat bertemu Gubernur Sulteng, Longki Djanggola di ruang kerja gubernur, Jumat (26/3/2021).
Menurutnya, pertemuan itu guna melaporkan capaian yang telah diperoleh Sulteng tahun 2020, terkait keuangan daerah, perekonomian daerah, termasuk kebijakan dan kendala yang dihadapi.
“Sulawesi Tengah memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia untuk tahun 2020. Perekonomi Sulteng tumbuh sebesar 4,86% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” kata Irfa Ampri pada Gubernur yang didampingi Pj Sekprov, Moeliono serta turut dihadiri, antara lain Kepala Badan Pendapatan Daerah, Abdul Wahab Harmain; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Sulteng, Bahran; Karo Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, Rudi Dewanto; Kepala KPPN Palu, Abdul Yusuf; serta Kepala KPKNL Palu, Devi Lesilolo itu.
Dia berharap melalui pertumbuhan sektor pertambangan pada kisaran 28% khususnya biji nikel, dapat lebih bermanfaat bagi daerah.
Untuk membantu pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), lanjut Irfa Ampri, pemerintah telah melaksanakan program Kredit usaha Rakyat (KUR), berupa pemberian subsidi bunga atas pinjaman dengan jangka suku bunga yang rendah, yakni sebesar 6%.
“Pada 2020 realisasi penyaluran KUR mengalami kenaikan, baik sisi jumlah kreditur maupun nilai pinjaman,” katanya.
Jumlah kreditur tahun 2020, sambung Irfa, sebanyak 55.159 debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp1,946 triliun. Semenetara penyaluran tahun 2021 sampai dengan hari ini (Jumat, 26/3/2021) tercatat sebesar Rp193,73 juta untuk 5.012 debitur.
Gubernur Sulteng, Longki Djanggola mengapresiasi serta menyatakan sebuah langkah maju kunjungan dan koordinasi yang tujuannya memantau sekaligus memberikan bimbingan, karena persoalan keuangan merupakan kewenangan pusat meskipun daerah adalah wilayah otonomi.
Menurut Gubernur persoalan keuangan di pemerintahan daerah Sulteng berlangsung dengan baik tanpa adanya complain. Hal tersebut menandakan seluruh pihak, khususnya Kemenkeu melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta senantiasa menjaga kualitas pelayanannya.
“Terus terang saya bangga atas kerja sama selama ini. Saya harap kedepannya kita dapat senantiasa saling mendukung dan menunjang tugas pokok masing-masing,” ujarnya.
Dia mengakui tengah fokus pada beberapa anggaran prioritas, khususnya masalah Covid-19. Bahkan ketika ada keputusan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) telah diantisipasi sebelumnya, sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar. BOB
