PALU, MERCUSUAR – Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulteng, Hasan Patongai menegaskan agar arah Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Sulteng yang sedang dibahas di DPRD segera disesuaikan dengan perubahan situasi terkini. Sebab saat ini tidak bisa lagi KUA-PPAS dirancang dan dibahas seperti pada masa-masa sebelumnya.
Menurutnya, KUA-PPAS 2021 sudah semestinya fokus pada penyelesaian masalah di era new normal.
“Kita tahu dampak akibat pandemi Covid 19 ini membuat seluruh sektor terguncang. Utamanya, sektor kesehatan dan ekonomi. Termasuk peran swasta yang selama ini menggerakkan ekonomi juga terpuruk.” ujarnya.
Dikatakannya, masyarakat sedang mengalami situasi yang butuh kepastian kebijakan dan tindakan serius. Hal itu dimaksudkan sebagai upaya preventif atas dampak pandemi COVID 19.
Kondisi itu, kata dia, tidak bisa dianggap baik-baik saja. Peran pemerintah provinsi sangat menentukan untuk ambil peran dan tanggungjawab dalam penyesuaian kebijakan membentengi daerah dari potensi dampak krisis.
Hasan Patongai menekankan bahwa dua hal pokok yang mesti dititikfokuskan, reorientasi dan redesain arah dan alokasi anggaran pembangunan.
Pertama, anggaran pembangunan infrastruktur yang tidak bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak sudah harus dipending, seperti pembangunan kantor dan bangunan fisik lainnya.
Sebaliknya, lanjut dia, infrastuktur urgen seperti irigasi, air bersih, jalan kantong produksi dan lainnya dijadikan prioritas utama dan disegerakan untuk dibangun. “Kita tidak ingin ke depan ada lagi petani yang mengadu karena saluran irigasi terganggu. Kita pun juga tidak ingin mendengar warga menjerit karena sulit mendaptkan air bersih,” ujarnya.
Kedua, lanjutnya, membangkitkan tumbuhkembangnya sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kebijakan itu sebagai perwujudan dari pengembangan ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, Unit-unit usaha ekonomi rakyat yang tumbuh mesti dikuatkan, disupport dan disuntik penguatan modal usahanya, beserta pembukaan akses dan jaringan pasar tentunya. “Disinilah kehadiran dan peran Pemprov dinantikan,” tuturnya..
Tanpa penguatan kebijakan di dua sektor tersebut termasuk sektor wajib kesehatan dan pendidikan di era kenormalan baru, jika tidak diorentasikan secara simultan maka kami menilai KUA-PPAS sekadar dibuat hanya sebatas prasyarat formal menuju penetapan APBD 2021. “Kami memandang tahapan KUA-PPAS menjadi sesuatu yang mendesak dan sedapatmungkin didudukkan dalam konteks kesamaan cara pandang kita bersama. Sebab, hal ini berkait erat dengan nasib rakyat Sulteng. Jadi aneh jika arah kebijakan anggaran kita ini ke depan, tidak dimuarakan ke sana. Dan fraksi NasDem tegas di soal penyelamatan nasib rakyat ini”, tutup Hasan. TIN/*
