Seluruh Perangkat Pemerintah Harus Kompak Kendalikan Inflasi

INFLASI-5d963374
FOTO: Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura (kanan) saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Sulteng, Selasa (6/9/2022).///FOTO: BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDAPROV SULTENG

PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura mengajak seluruh perangkat pemerintah mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, hingga ke tingkat Desa dan Kelurahan, untuk kompak dan bersatu untuk mengendalikan inflasi.

Hal itu disampaikan Gubernur, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah Provinsi Sulteng, Selasa (6/9/2022).

“Seperti waktu mengendalikan Covid-19, kalau semua pihak bersatu dan kompak pasti bisa cepat teratasi inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah,” tegas Gubernur.

Rakor tersebut diikuti Kepala BPS Provinsi, Kepala Perwakilan BI, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, Karo Ekonomi, Karo Administrasi Pimpinan, serta dihadiri Bupati dan Wali Kota, beserta unsur Forkopimda, Kepala Desa dan Lurah se-Sulteng.

Gubernur mengatakan, Rakor tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil Rakor Nasional Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Mendagri dan beberapa menteri lainnya, sehari sebelumnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur menyampaikan beberapa  langkah yang harus dilaksanakan pemerintah untuk pengendalian Inflasi. Di antaranya isu pengendalian inflasi harus dijadikan isu prioritas dan penanganannya diperlukan sinergi atau kolaborasi seperti penanganan pandemi Covid-19.

Selain itu, Gubernur meminta seluruh daerah untuk mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan. Sedangkan terkait komunikasi publik, Gubernur menginginkan tim komunikasi untuk mampu membuat masyarakat tenang dan tidak panik.

“Intensifikasi jaringan pengaman sosial melalui belanja tidak terduga (BTT), anggaran bantuan sosial (bansos), anggaran desa melalui alokasi dana desa (ADD),” pungkas Gubernur. */IEA

Pos terkait